Politik, Ekonomi

Jokowi pastikan Airlangga tetap kuasai Kementerian Perindustrian

Presiden Jokowi menilai Airlangga memiliki kompetensi pemahaman dari hulu ke hilir sektor industri

Erric Permana  | 17.01.2018 - Update : 17.01.2018
Jokowi pastikan Airlangga tetap kuasai Kementerian Perindustrian Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Januari 2018. (Erric Permana)

Jakarta Raya

Erric Permana

JAKARTA

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dipastikan rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar. Presiden RI Joko Widodo mengatakan Airlangga tidak akan dicopot sebagai menteri di kabinetnya karena rangkap jabatan.

Menurutnya, Airlangga memiliki kompetensi untuk tetap bertahan sebagai Menteri Perindustrian dan sangat menguasai isu yang ditanganinya saat ini.

“Kita lihat memang di Kemenperin Pak Airlangga betul-betul menguasai, mengerti betul baik mengenai konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri hilirasi, dan industri ke depan seperti apa,” ujar Presiden Joko Widodo usai melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta pada Rabu.

Selain itu, presiden menyatakan jika dirinya menggantikan Airlangga dengan sosok baru, maka butuh waktu lama untuk orang tersebut menyesuaikan kompetensinya menjadi Menteri Perindustrian.

“Kalau ditaruh orang baru, belajar paling tidak enam bulan. Kalau tidak cepat paling bisa setahun untuk menguasai itu,” kata Presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyatakan tidak digantinya menteri yang rangkap jabatan tersebut lantaran pemerintah ingin fokus dalam bekerja.

Kalla pun telah meminta Airlangga untuk fokus terhadap kinerjanya sebagai menteri dibandingkan Ketua Umum Golkar.

“Secara waktu, ini kan kurang lebih satu tahun lagi. Kabinet jadi harus konsentrasi. Urusan partai itu bisa diurus malam. Tapi berbeda dengan Khofifah karena [maju menjadi calon gubernur] Jawa Timur,” jelas Kalla.

Meski demikian, Wapres mengisyaratkan menteri yang merangkap jabatan sebagai Sekjen partai harus tidak lagi berperan dalam partai.

“Kalau sekjen berbeda dengan ketua. Kalau Sekjen harus berada di kantor, tak mungkin dia rangkap,” sebut Kalla.

Soal kritik dari lawan politik mengenai dilanggarnya janji kampanye Pemerintahan Jokowi-JK mengenai menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus di partai politik, dia mengaku tidak khawatir.

“Itu adalah suatu kebijakan, kemudian kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya,” kata Kalla.

Pada awal masa kampanye Joko Widodo saat pemilihan presiden 2014, Mantan Gubernur DKI itu melarang menteri kabinetnya untuk tidak merangkap jabatan sebagai pengurus di partai politik.

Namun, janji tersebut bertentangan pada perombakan kabinet ke-3 ini. Saat ini ada dua menteri yang menjabat sebagai pengurus partai politik, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang menjabat Menteri Perindustrian dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang baru dilantik sebagai Menteri Sosial.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.