Rhany Chairunissa Rufinaldo
28 September 2018•Update: 29 September 2018
Michael Hernandez
WASHINGTON
Upaya internasional untuk mengendalikan program rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara telah melewati masa kritis, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo Kamis.
"Kita sedang berada di waktu fajar dari sebuah hari yang baru," kata Pompeo, yang akan melakukan perjalanan ke Korea Utara bulan depan, kepada Dewan Keamanan PBB.
Pompeo memberikan kredit kepada sejumlah momentum diplomatik dengan Presiden AS Donald Trump, mengatakan dia "telah memimpin kampanye tekanan internasional yang telah menghasilkan terobosan diplomatik yang signifikan untuk pertama kalinya dalam satu dekade."
Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan bersejarah pada Juni yang bertujuan untuk memperoleh kemajuan dalam upaya denuklirisasi Semenanjung Korea.
Pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pembicaraan antar-Korea yang telah menghasilkan kesepakatan pertama Korea Utara untuk mengambil langkah denuklirisasi khusus, termasuk penutupan permanen fasilitas di Yongbyon, menurut Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.
Korea Utara telah berusaha agar sanksi internasional Dewan Keamanan dikurangi, tetapi Washington tetap bersikukuh bahwa sanksi tersebut hanya akan dicabut setelah denuklirisasi secara penuh dan tidak dapat diubah.
Pompeo mempertahankan posisinya selama sesi Dewan Keamanan pada Kamis, mengatakan Washington memiliki bukti bahwa kapasitas minyak yang dimandatkan oleh PBB sebesar 500.000 barel per tahun telah dilanggar dengan transfer melalui kapal ilegal.
Dia mengatakan AS telah melihat bukti bahwa Korea Utara terus mengekspor batu bara yang bertentangan dengan sanksi yang ada, mengatakan bahwa dana yang diperolehnya dari penjualan "langsung masuk ke program Senjata Penghancur Masal."
"Sementara sanksi tetap menjadi bagian dari pendekatan total yang kami lakukan untuk menyingkirkan senjata nuklir dari Semenanjung Korea, saya ingin menyelesaikannya dengan catatan positif," katanya. "Kami mendukung proses diplomatik dan berharap bisa melihat akhir yang sukses."
Sementara sekutu AS terus mempertahankan perlunya sanksi berkelanjutan, Rusia dan China - keduanya sangat penting bagi ekonomi Korea Utara - mendesak Dewan Keamanan untuk mulai mengambil langkah-langkah untuk menarik kembali sanksi ekonomi.
"Setiap negosiasi adalah jalan dua arah," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada Dewan Keamanan. "Perlucutan senjata secara bertahap harus sejalan dengan pelonggaran sanksi."
“Penggunaan instrumen sanksi yang berlebihan dari Dewan Keamanan telah menjadi alasan mengapa negara-negara anggota dan organisasi internasional sering tidak dapat secara normal mempertahankan hubungan kemanusiaan, diplomatik dan olahraga dengan Korea Utara, yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan nuklir dan program rudal,” ungkapnya.