Arab Saudi bantah tudingan Macron tahan PM Lebanon

Mahmut Geldi

ISTANBUL

Arab Saudi membantah tuduhan Presiden Perancis Emmanuel Macron tentang penahanan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri di Riyadh, Selasa.

Pernyataan Presiden Perancis dalam sebuah acara televisi bahwa Perdana Menteri Lebanon Hariri telah ditahan di Arab Saudi tidak mencerminkan kebenaran, kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan tertulis.

Arab Saudi selalu mendukung keamanan dan stabilitas Lebanon, serta memberikan setiap dukungan kepada Perdana Menteri Hariri, kata pernyataan tersebut.

"Semua bukti menunjukkan bahwa Iran dan perpanjangannya organisasi teroris Hezbullah, mencoba menyeret Lebanon dan kawasan ke dalam ketidakstabilan," kata pernyataan tersebut menambahkan bahwa mereka juga berada di balik pembunuhan mantan PM Lebanon Rafiq Hariri.

Arab Saudi juga menyatakan bersedia bekerja dengan Presiden Prancis untuk melawan pasukan yang menghancurkan wilayah tersebut, khususnya di Iran beserta perpanjangannya.

Pada 4 November 2017, Hariri menyatakan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon saat berada di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pidato pengunduran dirinya, Hariri mengatakan, "Hezbullah dan Iran mengguncang kawasan".

Hariri juga menyatakan kekhawatiran akan adanya rencana pembunuhan terhadap dirinya.

Menyusul pernyataan tersebut, Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan, “Kami khawatir dengan kondisi yang dialami Hariri saat ini. Dia harus kembali ke Lebanon dan menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Jika itu tidak dilakukan, pengunduran dirinya tidak berlaku.”

Pada 21 November, 17 hari setelah menyatakan mengundurkan diri, Hariri kembali ke Lebanon dan menyatakan menunda keputusan tersebut.

“Saya telah membahas masalah pengunduran diri dengan Presiden Aoun. Aoun meminta saya menunda pengunduran diri dan berkonsultasi lebih banyak mengenai masalah ini. Saya menerima permintaan Aoun,” ujar dia.

Pernyataan pejabat Lebanon bahwa Hariri ditahan dan dipaksa mengundurkan diri di Arab Saudi membawa dampak negatif terhadap hubungan kedua negara.