Ruslan Rehimov
28 Desember 2021•Update: 29 Desember 2021
BAKU, Azerbaijan
Azerbaijan mendukung penuh normalisasi hubungan antara negara tetangga Turki dan Armenia, kata Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov pada Senin.
Berbicara pada acara evaluasi akhir tahun kebijakan luar negeri Azerbaijan, Bayramov mengatakan Azerbaijan dan Turki mendukung pembangunan hubungan dengan semua negara berdasarkan nilai dan hukum internasional.
"Dasar normalisasi hubungan antarnegara hanya bisa didasarkan dengan hukum internasional," ujar dia.
“Saya ingin menekankan pentingnya Deklarasi Shusha yang bersejarah yang ditandatangani pada 15 Juni 2021. Dengan deklarasi ini, hubungan antara Azerbaijan dan Turki dinaikkan ke tingkat aliansi,” sebut dia.
Deklarasi tersebut menegaskan upaya bersama oleh tentara kedua negara dalam menghadapi ancaman asing. Kesepakatan ini juga menjanjikan berbagai kerja sama bilateral di bidang lain.
Kerusakan akibat pendudukan Armenia di Karabakh
Bayramov menekankan bahwa politik luar negeri Azerbaijan didasarkan pada kesinambungan dan pendekatan yang sistematis dan logis.
“Kami telah dan akan melakukan politik luar negeri yang transparan, berbasis hukum internasional, dan independen,” ujar dia.
Menyoroti Azerbaijan pada 2021 melanjutkan kebijakan luar negerinya yang independen, aktif, terbuka dan nasional, Bayramov menekankan bahwa mereka bekerja untuk mengkonsolidasikan keuntungan diplomatik dari perang Nagorno-Karabakh musim gugur 2020 dan membuat dunia sadar akan kenyataan baru di wilayah tersebut.
“Kami mendukung normalisasi hubungan Armenia-Azerbaijan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Kami bahkan menyatakan bahwa kami siap untuk bekerja pada perjanjian damai. Kami percaya bahwa ini dapat menjadi dasar bagi normalisasi hubungan antara negara-negara kawasan di tingkat yang lebih luas.”
Bayramov juga mengatakan Azerbaijan memberi tahu dunia tentang kerusakan yang terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh oleh pendudukan 30 tahun pasukan Armenia sebelum pembebasannya yang menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Azerbaijan.
Kedua negara mengajukan kasus terhadap satu sama lain di Mahkamah Internasional, tutur dia, menambahkan bahwa sebagian besar "klaim tak berdasar" Armenia ditolak oleh pengadilan.
