JAKARTA

Para pengamat dan aktivis pro Palestina menyatakan banyak langkah diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, selain mengutuk dan mengecam tindakan yang dilakukan Israel.

Yon Machmudi, Kepala Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, mengatakan Indonesia perlu memperluas diplomasi kepada negara-negara lainnya untuk menghentikan serangan Israel.

Dia mengusulkan agar Indonesia dapat melakukan diplomasi dengan China, Rusia, dan AS yang punya hak veto di PBB untuk mengembalikan isu Palestina dalam bingkai multilateral.

“Kalau tidak dengan frame multilateral, akan berulang lagi agresi seperti kemarin, maka perlu aktor-aktor lain lebih luas, tidak hanya AS dengan Israel dan Palestina. Rusia perlu didorong masuk. Rusia sudah tawarkan diri, juga China,” kata Yon kepada Anadolu Agency.

Bagaimana dengan pasukan perdamaian di Palestina?

Yon mengatakan dengan status Palestina sebagai wilayah yang diduduki, memang perlu adanya tentara atau pasukan internasional agar tidak ekspansif dengan melakukan penggusuran.

“Pasukan perdamaian di Palestina sangat penting. Saya kira Turki Qatar Indonesia dan lain-lain yang punya komitmen kuat, bisa membicarakan ini di PBB dan menempatkan pasukannya di Tepi barat dan Yerusalem. Ini bisa lebih maju dari sebelumnya,” ujar dia.

Usulan membuka kantor di Gaza

Sementara itu, Hardjito Warno, aktivis Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) mengusulkan agar Pemerintah untuk membuka konsul kehormatan kedua di Jalur Gaza.

Hardjito mengatakan terdapat warga negara Indonesia dan aset-aset yang dibangun masyarakat Indonesia di Jalur Gaza seperti Rumah Sakit Indonesia.

“Konsul Kehormatan ini juga akan menjadi sumber informasi dan koordinator penghubung antara masyarakat Indonesia dengan rakyat Palestina,” kata Hardjito kepada Anadolu Agency.

Selain itu, kata dia, mengatakan Gaza juga menjadi titik fokus bantuan masyarakat dan NGO Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina, dari mulai bantuan medis, pendidikan, infrastruktur, dan keagamaan.

“Pembukaan Konsul Kehormatan di Gaza juga sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa Palestina berada di jantung kebijakan luar negeri Indonesia dan tiap hela napas diplomasi Indonesia, di situ selalu ada Palestina,” ucap aktivis yang juga menjadi Presidium Asosiasi Ormas Indonesia di Malaysia (AOMI).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melantik Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shuseh, yang berkedudukan di Ramallah pada 2016.

Menggalang diplomasi dengan banyak negara

Sementara itu, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih memastikan telah banyak diplomasi yang sudah dilakukan Indonesia dalam membela Palestina.

Bagus mengatakan Presiden Joko Widodo telah lakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin dalam membahas situasi Palestina, antara lain dengan Turki, Malaysia, dan Brunei.

“Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Joint Statement mengenai sikap Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam terhadap situasi Palestina saat ini,” ucap Bagus dalam diskusi mengenai masalah Palestina yang turut dihadiri Anadolu Agency baru-baru ini.

Melalui Perwakilan Tetap RI di Jenewa, kata Bagus, Indonesia juga mendorong pembahasan persoalan khusus mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang akan berlangsung bulan Juni mendatang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menyampaikan Indonesia akan terus memberikan dorongan serta menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

“Kita mengharapkan semua negara menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan perdamaian,” kata Abdul Kadir kepada Anadolu Agency pada Kamis.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mengikuti Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menlu Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas isu Palestina, pertengahan Mei 2021.

Menteri Retno juga menghadiri langsung pertemuan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Indonesia meminta majelis umum PBB menghentikan kekerasan, membentuk tim internasional di Yerusalem, memastikan akses bantuan kemanusiaan, serta mendorong dimulainya negosiasi multilateral yang kredibel.

Kadir mengungkapkan, pertemuan tingkat menteri terdekat yakni dengan Gerakan Non-Blok (GNB).

Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tanggal pertemuan tersebut.

Negosiator Hamas-Fatah

Menanggapi usulan agar Indonesia menjadi negosiator antara Hamas dan Fatah di Palestina, Kadir memastikan Indonesia akan dengan senang hati melakukannya apabila diminta.

Namun, untuk saat ini, menurut Kadir, Indonesia masih melihat situasi dahulu karena prosesnya sudah mulai terjadi, misalnya yang dipelopori oleh Mesir.

Kadir menegaskan Indonesia mendorong kedua belah pihak internal melakukan dialog demi perdamaian di Palestina.

Ada pula usulan agar Indonesia membuka konsul kehormatan di Gaza.

Menyoal hal tersebut, Kadir mengungkapkan ada kendala yang dihadapi.

“Dulu itu memang sudah sempat ada rencana tapi ada persoalan teknisnya, harus pakai persetujuan Israel segala macam,” ungkap dia.​​​​​​​