Demonstrasi berlanjut, Hong Kong memasuki masa resesi

JAKARTA

Hong Kong secara resmi telah mengalami resesi setelah demonstrasi anti-pemerintah terus-menerus digelar lebih dari lima bulan.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda demonstrasi itu mereda sehingga target pertumbuhan ekonomi Hong Kong tahunan tidak akan tercapai, ujar Menteri Keuangan.

"Pukulan terhadap ekonomi kita komprehensif," ujar Paul Chan, Menteri Keuangan kota Hong Kong, dalam sebuah posting blog pada Minggu seperti diberitakan New Straits Times.

Perkiraan awal pencapaian produk domestik bruto (PDB) pada kuartal ketiga tahun ini menunjukkan dua kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, seperti definisi teknis resesi.

Dia juga mengatakan akan "sangat sulit" mencapai perkiraan pertumbuhan sebelum kawasan itu dilanda protes, yaitu 0-1 persen.

Protes di bekas koloni Inggris itu telah mencapai minggu ke-21. Pada Minggu kemarin, demonstran berpakaian hitam dan bertopeng membakar toko-toko dan melemparkan bom bensin ke polisi yang merespons dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet.

Para pengunjuk rasa secara rutin membakar toko dan kawasan bisnis termasuk bank, terutama yang dimiliki oleh perusahaan China daratan. Mereka juga merusak sistem metro kota MTR Corp.

Jumlah wisatawan juga anjlok, penurunan yang disebut Chan "darurat" karena turun hampir 50 persen pada Oktober.

Operator ritel, dari mal perbelanjaan utama, terpaksa tutup selama beberapa hari pada bulan-bulan terakhir ini.

Pihak berwenang telah mengumumkan langkah-langkah mendukung usaha kecil dan menengah setempat, Chan mengatakan langkah-langkah itu hanya bisa "sedikit mengurangi tekanan."

“Biarkan warga kembali ke kehidupan normal, biarkan industri dan perdagangan beroperasi secara normal, dan ciptakan lebih banyak ruang untuk dialog rasional, ”tulis dia.

Demonstran memprotes apa yang mereka sebut sebagai “gangguan oleh Beijing di Hong Kong”.

Cina membantah ikut campur. Mereka menuduh pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, yang menimbulkan masalah di Hong Kong.