Forum Dialog Politik Libya yang didukung PBB mulai digelar di Tunisia

Zehra Nur Duz, Ali Abo Rezeg

ANKARA

Forum Dialog Politik Libya (LPDF) yang disponsori PBB dimulai di Tunisia pada Senin.

Forum itu di antaranya dihadiri oleh perwakilan pemerintah Libya yang diakui secara internasional dan representatif panglima perang Khalifa Haftar.

LPDF adalah dialog politik intra-Libya yang sepenuhnya inklusif yang dibentuk dalam Konferensi Berlin, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2510 (2020) dan 2542 (2020).

"Tujuan LPDF adalah untuk menghasilkan konsensus tentang kerangka kerja dan aturan pemerintahan terpadu yang akan mengarah pada penyelenggaraan pemilihan nasional dalam jangka waktu sesingkat mungkin untuk memulihkan kedaulatan Libya dan legitimasi demokrasi lembaga-lembaga Libya," jelas Stephanie Turco Williams, kepala dari Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL), dalam sebuah pernyataan yang dirilis akhir bulan lalu.

Peserta yang diundang ke forum berasal dari konstituen yang berbeda, berdasarkan prinsip inklusivitas dan representasi geografis, etnis, politik, suku, dan sosial yang adil.

Pertemuan itu menjadi secercah harapan bagi Libya setelah penandatanganan gencatan senjata permanen antara pihak-pihak Libya yang bertikai pada 23 Oktober di Jenewa.

Pada 23 Oktober, Williams mengumumkan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata "permanen" dan segera antara delegasi militer dari pihak-pihak yang bertikai di Libya dan menyebutnya sebagai "titik balik penting menuju perdamaian dan stabilitas di Libya".

Libya telah dilanda perang saudara sejak lengsernya penguasa Muammar Khaddafi pada 2011.

Pemerintah Kesepakatan Nasional didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang tak kunjung tercapai, karena serangan militer dari pasukan yang setia kepada panglima perang Khalifa Haftar.

PBB mengakui pemerintahan Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu, karena Tripoli telah memerangi milisi Haftar sejak April 2019.