Maria Elisa Hospita
25 Februari 2021•Update: 25 Februari 2021
Riyaz ul Khaliq
ANKARA
Jepang sedang mempertimbangkan untuk menghentikan proyek bantuan pembangunan di Myanmar untuk menekan para pemimpin kudeta militer di negara Asia Tenggara itu.
Jepang berharap agar junta militer membebaskan semua tahanan kudeta, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, dan segera memulihkan pemerintahan demokratis di Myanmar.
Meskipun Jepang menjalin hubungan politik dan militer yang baik dengan negara mayoritas penduduk beragama Buddha itu, Jepang mempertimbangkan untuk menghentikan proyek donornya untuk sementara waktu.
Namun, negara itu akan melanjutkan bantuan kemanusiaannya, termasuk untuk memerangi pandemi Covid-19.
Pada 2019, bantuan pembangunan Jepang ke Myanmar naik menjadi USD1,8 miliar.
Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada 1 Februari, beberapa jam setelah menahan Suu Kyi dan pejabat senior dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.
Kudeta terjadi jelang sidang perdana parlemen setelah pemilu November, di mana NLD memperoleh kemenangan besar.
Militer mengklaim pihaknya melancarkan kudeta karena kecewa dengan "kecurangan dalam pemilu".
Kudeta tersebut menuai kritik besar-besaran di seluruh dunia, sementara warga Myanmar melancarkan aksi protes atas kudeta itu.
