Kanada jatuhkan sanksi terhadap pimpinan militer Myanmar

Barry Ellsworth

TRENTON, Kanada

Kanada memberlakukan sanksi-sanksi khusus pada Jumat terhadap jenderal militer Myanmar yang memiliki "peran penting" dalam gelombang kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya.

Ratusan ribu warga etnis Rohingya melarikan diri dari kekerasan oleh militer Myanmar yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Maung Maung Soe.

Dia merupakan salah satu figur kunci dalam aksi kekerasan itu, kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland.

"Kanada tidak akan berdiri diam sementara Rohingya menghadapi kejahatan kemanusiaan," kata Freeland dalam sebuah pernyataan. "Kami berdiri dengan Rohingya dan etnis-etnis minoritas lainnya yang berupaya mendapatkan hak-hak mereka diakui."

Pernyataan dari Kanada ini dirilis tidak lama setelah Parlemen Eropa mendesak agar dilakukan penyelidikan internasional secara independen untuk mengusut penghapusan etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

Subkomite Hak Asasi Uni Eropa mengatakan persekusi yang dihadapi Rohingya menjadi halangan besar bagi Myanmar yang ingin berubah menjadi sebuah negara demokrasi, setelah sebelumnya menjadi negara diktator di bawah kuasa militer.

"Kami melihat masih banyak jenis pelanggaran HAM di Myanmar," kata anggota komite Pier Antonio Panzeri.

Sementara, Kanada secara langsung menargetkan Maung Maung Soe atas pelanggaran HAM itu.

"Sanksi ini dijatuhkan karena peran besar yang dimainkan petinggi militer ini dalam pelanggaran hak asasi Rohingya di Myanmar serta dalam kekerasan dan persekusi yang mengusir lebih dari 688.000 Rohingya dari negara mereka," bunyi pernyataan di situs pemerintah Kanada.

Freeland mengatakan pemimpin militer Myanmar "memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi semua orang" dan mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan itu segera ditindak.

Sanksi yang mereka jatuhkan termasuk pelarangan transaksi finansial antara Kanada dan negara atau orang yang dimaksud serta penyitaan atau pembekuan properti mereka di Kanada.

Rohingya, yang disebut PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan meningkat atas serangan yang membunuh puluhan orang pada kekerasan komunal pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 656.000 warga Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB. Mereka melarikan diri dari operasi keamanan yang membunuh, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.

Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine antara 25 Agustus dan 24 September, menurut lembaga Dokter Lintas Batas (MSF).

Dalam sebuah laporan tertanggal 12 Desember, MSF mengatakan 71,7 persen Rohingya atau sekitar 6.700 orang tewas akibat kekerasan. Itu termasuk 730 anak-anak dibawah usia 5 tahun.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan –termasuk bayi dan anak-anak—pemukulan brutal dan penghilangan oleh petugas keamanan.

Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.