Rhany Chairunissa Rufinaldo
30 Agustus 2018•Update: 30 Agustus 2018
Seyit Aydogan
TORONTO
Mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman yang ditimbulkan pada warga Rohingya Myanmar harus dimintai pertanggungjawaban, kata menlu Kanada dan menteri pembangunan internasional pada Rabu.
"Mengenai masalah akuntabilitas dan kekebalan hukum, kita harus memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Rakhine, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender, dibawa ke pengadilan," kata Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland dan Marie-Claude Bibeau dalam pernyataan bersama.
"Tanpa keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental di Myanmar, tidak akan ada kedamaian," kata pernyataan itu.
"[...] Kanada akan terus mengadvokasi akses penuh dan tanpa hambatan ke Rakhine untuk PBB dan organisasi internasional serta pemulangan pengungsi yang sukarela, bermartabat, aman dan berkelanjutan."
Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap minoritas etnis Muslim, menewaskan hampir 24.000 warga sipil dan memaksa 750.000 orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).
Rohingya yang digambarkan PBB sebagai "kelompok yang paling teraniaya di dunia", telah mengalami ketakutan dahsyat akibat kekerasan komunal yang menewaskan puluhan orang pada 2012.