Kementerian Luar Negeri Turki panggil dubes 10 negara

Turki pada Selasa memanggil dubes dari 10 negara ke Kementerian Luar Negeri, memperingatkan mereka untuk tetap berada dalam batas tugas diplomatik.

Hal ini terjadi setelah para duta besar atau pejabat duta besar negara-negara tersebut mengeluarkan pernyataan bersama menuntut "penyelesaian adil dan cepat" atas persidangan yang sedang berlangsung terhadap mantan pengusaha Osman Kavala.

Menolak pernyataan itu, kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu sama saja dengan upaya membatasi yurisdiksi Turki dan mempolitisasi proses peradilan.

“Pernyataan para utusan itu tidak dapat diterima dan bertentangan dengan supremasi hukum, demokrasi dan independensi peradilan, yang diklaim oleh para duta besar untuk dipertahankan,” kata kementerian.

Kementerian mengatakan para dubes itu telah diingatkan bahwa Turki adalah negara demokratis dan konstitusional yang menghormati hak asasi manusia dan yurisdiksi Turki tidak akan terpengaruh oleh pernyataan semacam itu.

Kementerian tersebut mengkritik negara-negara yang disebut mengabaikan keputusan Pengadilan HAM Eropa dan bersikeras terus mengangkat kasus Kavala.

Para duta besar dan penjabat duta besar juga diperingatkan untuk tetap berada dalam tanggung jawab tugas mereka sebagai bagian dari Konvensi Wina.

Pada 18 Oktober, utusan Kanada, Prancis, Finlandia, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan AS mengeluarkan pernyataan yang membela bahwa penundaan persidangan Kavala memberikan wawasan tentang "penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan transparansi dalam sistem peradilan Turki."

Menyuarakan persatuan dan menyerukan Turki untuk membebaskan Kavala, para utusan mengatakan resolusi itu "harus sejalan dengan kewajiban internasional dan hukum domestik Turki."

Turki pada Selasa memanggil dubes dari 10 negara ke Kementerian Luar Negeri, memperingatkan mereka untuk tetap berada dalam batas tugas diplomatik.

Menolak pernyataan itu, kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu sama saja dengan upaya membatasi yurisdiksi Turki dan mempolitisasi proses peradilan.

Kementerian tersebut mengkritik negara-negara yang disebut mengabaikan keputusan Pengadilan HAM Eropa dan bersikeras terus mengangkat kasus Kavala.

Para duta besar dan penjabat duta besar juga diperingatkan untuk tetap berada dalam tanggung jawab tugas mereka sebagai bagian dari Konvensi Wina.

Menyuarakan persatuan dan menyerukan Turki untuk membebaskan Kavala, para utusan mengatakan resolusi itu "harus sejalan dengan kewajiban internasional dan hukum domestik Turki."