Umar Idrıs
31 Desember 2019•Update: 31 Desember 2019
Michael Hernandez
WASHINGTON
Sementara kongres Amerika Serikat (AS) di Washington memiliki fokus penuh untuk memakzulkan Presiden AS Donald Trump, namun kepala eksekutif Amerika itu telah menunjuk sejumlah besar pejabat yudisial selama hampir tiga tahun menjabat.
Di antaranya calon Mahkamah Agungnya yang telah disetujui Senat -Hakim Neil Gorsuch dan Brett Kavanaugh- yang telah menjadi siklus berita rutin Amerika. Tetapi yang kurang diperhatikan adalah persetujuan Senat atas para hakim pengadilan federal tingkat rendah yang naik menjadi 185 orang, ketika majelis itu mengonfirmasi selusin hakim pada hari-hari sebelum reses masa sidang pada bulan ini.
Jumlah itu lebih dari seperlima dari jumlah semua hakim pengadilan federal, dan melampaui jumlah hakim yang ditunjuk oleh mantan Presiden Barack Obama yang hanya sebanyak 124 dan George W. Bush sebanyak 169 pada periode yang sama dalam kepresidenan mereka.
Kemenangan Trump dari sisi yudisial, apakah dia mendapatkan masa jabatan presiden kedua pada November atau tidak, warisannya akan dirasakan selama beberapa generasi mendatang di pengadilan Amerika.
Pos-pos yudisial yang diamankan oleh Senat yang dikendalikan Republik adalah penunjukan untuk seumur hidup yang tidak dibatasi oleh batasan waktu jabatan yang diamanatkan, dan Trump secara seragam telah menggunakannya untuk menyediakan bangku kepada hakim yang cenderung konservatif.
Gedung Putih menekankan dampak penunjukan Trump pada November, dengan mengatakan bahwa usia rata-rata hakim pengadilan wilayah yang ditunjuk Trump adalah 50, atau 10 tahun lebih muda dari calon Obama.
Dan dua calon hakim Mahkamah Agung dari Trump adalah yang termuda yang bertugas di pengadilan tertinggi Amerika, hal yang menunjukkan bahwa hakim tersebut dapat melayani pengadilan secara jangka panjang, di mana mereka berhak mengeluarkan keputusan terakhir pada banyak masalah paling memecah belah Amerika.
Lebih lanjut Gedung Putih mencatat bahwa penunjukan "bersejarah" oleh Trump ini telah memberi titik keseimbangan pada pengadilan federal yang lebih rendah.
Salah satu yang ditunjuk Trump, Kurt Engelhardt, bergabung dengan putusan Pengadilan Banding pada awal bulan ini dan memutuskan undang-undang kesehatan universal atau dikenal Obamacare sebagai tidak konstitusional.
Posisi Engelhardt sangat menentukan dalam putusan itu, dan membentuk pendapat Mahkamah Agung yang sedang terpecah-belah menjadi cenderung konservatif. Kasus ini akan menjadi pertarungan ketiga di bidang hukum dalam memutuskan undang-undang kesehatan atau yang dikenal sebagai Obamacare.
