01 Agustus 2017•Update: 01 Agustus 2017
Hayati Nupus
Jakarta
Pelayanan Masyarakat menjadi bidang terbanyak pelaporan Saber Pungli dengan jumlah 36%. Bidang berikutnya ditempati oleh bidang hukum 25%, pendidikan 18%, perijinan 12% dan Kepegawaian 8%.
“Ini bukan urutan, tapi yang pelaporannya banyak. Akan terus kami tindak, mungkin perlu waktu, mudah-mudahan segera hilang,” harap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Selasa, dalam Media Gathering, di Jakarta.
Sedang dari instansi, pelaporan terbanyak mengenai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, Kementerian perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan TNI.
Di jajaran provinsi, dari 3110 laporan, Jawa Barat menempati jumlah pelaporan terbanyak. Disusul DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Lampung.
“Dari daerah paling banyak Jawa Barat. Kita masih ingat beberapa bulan lalu di media social ramai diperbincangkan soal kantor yang seluruh pegawainya terlibat Pungli,” ujar Sekretaris Satgas Saber Pungli. Mayor Jenderal Andri.
Sementara itu Kepala Pusat Data dan Informasi Satgas Saber Pungli Marsma Asep Chaerudin menegaskan urutan daerah dengan banyak pelaporan Pungli tak berarti di daerah tersebut paling banyak terjadi pungli. Ada banyak faktor yang menentukan. Di antaranya warga daerah tersebut dinilai sudah melek teknologi dan memiliki keberanian untuk melapor.
“Bukan berarti daerah lain tidak banyak, tapi sarana untuk melapor kurang mendukung. Jawa Barat tingkat keberanian masyarakat untuk melapor lumayan tinggi, masyarakatnya cukup melek teknologi,” katanya.
