Libya: Pernyataan Presiden Mesir bertentangan dengan piagam PBB

Gulsen Topcu

TRIPOLI

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Libya pada Minggu menegaskan pernyataan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi tentang intervensi langsung di Libya bertentangan dengan perjanjian PBB dan resolusi Dewan Keamanan.

Melalui Twitter, Mohammed Al-Qablawi mengatakan, menurut Piagam PBB, penggunaan kekuatan di antara negara-negara anggota dilarang.

Dia menekankan bahwa di bawah piagam itu, negara-negara anggota memiliki hak membela diri yang sah jika mereka menjadi sasaran serangan bersenjata.

Al-Qablawi juga mengatakan bahwa menurut Resolusi Dewan Keamanan 2441, negara-negara anggota dapat membantu pemerintah Libya.

Pada Sabtu, al-Sisi menyinggung kemungkinan mengirim misi militer eksternal jika diperlukan dan mengatakan bahwa setiap intervensi langsung di Libya menjadi sah secara internasional.

Al-Sisi mengatakan kepada pasukannya untuk bersiap melaksanakan misi apa saja di dalam maupun di luar perbatasan negaranya.

Terlepas dari argumen tak berdasar dari panglima pemberontak Khalifa Haftar dan para pendukungnya, PBB mengakui pemerintah yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj.

Pemerintah meluncurkan Operasi Badai Perdamaian terhadap Haftar pada Maret untuk melawan serangan di ibu kota dan baru-baru ini merebut kembali lokasi-lokasi strategis termasuk Tarhuna, benteng terakhir Haftar di Libya barat.

Pemerintah Libya mengutuk dukungan militer oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Prancis, dan Rusia atas serangan oleh milisi Haftar di Tripoli yang dimulai pada 4 April 2019.