Chandni
28 Februari 2018•Update: 01 Maret 2018
Ahmet Gurhan Kartal
LONDON
Kedutaan Besar Myanmar di London menolak memberikan visa untuk delegasi dari parlemen Inggris, menurut kabar parlemen pada Selasa.
"Hari ini, Kedutaan Besar Myanmar gagal memberikan kami visa untuk Komite Perkembangan Internasional agar bisa ke Burma," bunyi pernyataan mereka.
Komite itu berencana mengunjungi Myanmar sebagai rangkaian tugas untuk "meninjau pekerjaan Departemen Perkembangan Internasional di Bangladesh dan Burma."
"Kami sangat kecewa. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah imbas dari laporan kami terkait Rohingya," kata ketua komite itu, anggota parlemen dari Partai Buruh Stephen Twigg.
"Oleh karena itu, kami harus membatalkan semua pertemuan yang sudah dijadwalkan dengan pejabat-pejabat pemerintahan, personel militer, dan juga dengan Penasehat Negara Daw Aung San Suu Kyi," lanjut Twigg. "Saya akan mengungkit masalah ini besok di hadapan parlemen."
Laporan komite itu mengenai krisis Rohingya dirilis pada Januari 2018 dan menyampaikan "kekhawatiran mereka mengenai tindakan Myanmar terhadap Rohingya, pengusiran massal dan rencana repatriasi ratusan ribu Rohingya kembali ke Myanmar tanpa jaminan khusus".
Laporan itu juga menyoroti adanya "bukti mengenai kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, yang terus digunakkan sebagai senjata perang oleh militer Myanmar".
Mereka juga mengatakan program repatriasi itu merupakan "ancaman besar" bagi pengungsi Rohingya karena tidak adanya status resmi mengenai mereka di mata hukum, belum ada tujuan yang jelas, dan belum ditanya apakah mereka siap pulang.
Kritik terhadap program repatriasi
"Rencana program repatriasi itu sudah dimulai tanpa sedikit pun bukti mereka berkonsultasi atau terjun masuk ke dalam komunitas Rohingya," terang laporan "Bangladesh and Burma: The Rohingya Crisis".
"Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila penduduk Rohingya dikirim kembali ke kamp-kamp Myanmar di mana mereka mungkin harus menghadapi kekerasan lagi dan akses kemanusiaan kembali ditutup," lanjutnya.
Komite juga meminta parlemen Inggris merundingkan mengapa dunia internasional belum mengambil aksi konkret walaupun Rohingya sudah bertahun-tahun mengalami diskriminasi dan kekerasan.
Rohingya, yang disebut PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan meningkat atas serangan yang membunuh puluhan orang pada kekerasan komunal pada 2012.
Sejak 25 Agustus, lebih dari 750.000 warga Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB. Mereka melarikan diri dari operasi keamanan yang membunuh, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.
Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine antara 25 Agustus dan 24 September, menurut lembaga Dokter Lintas Batas (MSF).
Dalam sebuah laporan tertanggal 12 Desember, MSF mengatakan 71,7 persen Rohingya atau sekitar 6.700 orang tewas akibat kekerasan. Itu termasuk 730 anak-anak dibawah usia 5 tahun.
PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak-anak — pemukulan brutal dan penghilangan oleh petugas keamanan.
