Pakistan akan buat bunker penyelamat di perbatasan Kashmir

Islamuddin Sajid

CHAKOTHI

Tentara Pakistan akan membuat bungker bawah tanah untuk melindungi para penduduk yang tinggal dekat perbatasan lembah Himalaya yang disengketakan antara Pakistan dan India, kata seorang pejabat Pakistan.

Bungker juga akan dibangun di setiap sekolah dekat perbatasan de facto untuk melindungi anak-anak jika terjadi pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan India, kata seorang komandan tentara Pakistan kepada sekelompok wartawan media asing di sektor Chakothi Azad Kashmir, pada Kamis.

"Sejauh ini kami telah membangun sekitar 70 bungker komunitas di daerah-daerah di sepanjang perbatasan untuk melindungi warga sipil. karena India telah meningkatkan pelanggaran gencatan senjata dan menargetkan penduduk sipil di daerah kami," kata komandan militer.

Dia mengatakan, bungker keamanan sudah dibangun di setiap desa bagi tentara untuk melindungi penduduk setempat dan untuk merespons jika pasukan India menyerang warga sipil.

"Dua puluh tujuh warga sipil telah tewas dan puluhan lainnya terluka dalam penembakan pasukan India di daerah kami pada 2019," kata pejabat militer itu.

Menurut penduduk setempat, banyak orang telah membangun bungker kecil di rumah mereka karena wilayah itu terus dilanda ketegangan sejak 2016 menyusul pembunuhan komandan militan Kashmir, Burhan Wani di Jammu dan Kashmir.

"Banyak orang telah membangun bungker kecil di rumah mereka. Namun orang miskin tidak mampu membangunnya di rumah mereka," kata Raja Muzaffar, seorang penduduk lokal Chakoti, sebuah desa perbatasan dekat garis perbatasan, kepada Anadolu Agency.

"Pemerintah Pakistan harus membantu orang-orang miskin ini membangun bunker di rumah mereka," tambah dia.

Namun, Muzaffar tidak mendukung gagasan bungker komunitas.

Dia berpendapat bunker di dalam rumah lebih bermanfaat dan lebih aman.

Ketegangan di daerah perbatasan

Pada hari Kamis, tentara Pakistan mengawal sekelompok wartawan media asing yang berkantor di Pakistan ke perbatasan dengan India di daerah Kashmir.

Tur tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan bagi media asing untuk memantau suasana di sana, menyusul langkah New Delhi untuk menghapus status khusus Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus lalu.

Jammu dan Kashmir diblokade India sejak 5 Agustus setelah India membatalkan status otonomi ketentuan khusus bagi Kashmir.

India memblokir komunikasi dan memberlakukan pembatasan ketat untuk menggagalkan perlawanan.

Sementara para pemimpin politik Kashmir di wilayah itu telah ditahan oleh India.

"Sepupu saya tinggal di sisi India, sekitar 500 meter dari desa kami, tetapi kami tidak bisa menghubungi mereka sejak 5 Agustus," kata Ghulam Ali, seorang pemuda Kashmir di Chakothi, kepada Anadolu Agency.

Dari tahun 1954 hingga 5 Agustus 2019, Jammu dan Kashmir memiliki ketentuan khusus yang memberikan Kashmir hak otonomi.

Status otonomi itu juga melindungi undang-undang kewarganegaraan wilayah tersebut, yang melarang orang luar menetap dan memiliki tanah di wilayah tersebut.

Wilayah Kashmir terbagi dua yang dikuasai oleh Pakistan dan India. Pakistan dan India juga telah berperang dua kali atas Kashmir.

Sementara China juga mengendalikan sebagian wilayah yang diperebutkan.