LONDON/BRUSSELS
Para pakar ekonomi mengatakan rekonstruksi dan pembangunan Suriah, yang diperkirakan menelan biaya hingga USD400 miliar, dapat dipercepat dengan memulihkan kepercayaan internasional terhadap negara tersebut dan membangun berbagai lembaga.
Serangan rezim Baath selama 61 tahun terhadap rakyat Suriah dan infrastrukturnya untuk tetap mempertahankan kekuasaan meninggalkan ekonomi yang rusak parah, sementara perang saudara selama 13 tahun semakin menghancurkan pembangunan, infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia Suriah.
Perang saudara mengakibatkan kerusakan pada rumah, bisnis, sekolah, rumah sakit, bangunan umum, sistem pembuangan limbah, telekomunikasi, serta sistem distribusi dan pembangkitan listrik.
Perang saudara telah menyebabkan enam juta orang mengungsi ke luar Suriah dan 7 juta orang di dalam negeri.
Ribuan desa, kota kecil, dan lingkungan yang benar-benar terlantar di banyak kota dan wilayah negara itu merupakan akibat dari perang saudara, dan tindakan mendesak diperlukan untuk membangun kembali Suriah setelah jatuhnya rezim Assad pada awal Desember.
Perumahan, investasi skala besar untuk membangun kembali jalan, pembangkit listrik, dan jalur komunikasi sangat penting dalam menyediakan kehidupan yang layak dan kondisi ekonomi bagi jutaan pengungsi Suriah yang kembali ke rumah.
Suriah membutuhkan dukungan finansial dan teknis dari organisasi internasional dan kekuatan regional dalam rekonstruksinya.
Laporan menunjukkan bahwa 60 persen dari perkiraan biaya rekonstruksi sebesar USD400 miliar dapat berasal dari sektor perumahan.
Namun, banyak sanksi yang dijatuhkan pada Suriah, terutama oleh AS dan Uni Eropa, masih berlaku dan menghambat perkembangan lebih lanjut. Para ahli mendesak agar negara-negara yang memberikan sanksi mencabut pembatasan mereka setelah persyaratannya terpenuhi.
Suriah mulai kembali 'hampir dari awal'
Neil Quilliam, peneliti asosiasi di lembaga pemikir Chatham House yang berpusat di London, mengatakan kepada Anadolu bahwa memastikan keamanan dan stabilitas di Suriah akan menjadi langkah pertama pemerintahan sementara.
“Memenangkan kepercayaan dari komunitas bisnis domestik dan internasional akan menjadi kunci, dan mereka akan membutuhkan jaminan bahwa lingkungan kebijakan akan stabil dan dapat diprediksi,” katanya, seraya menambahkan: “Itu adalah tugas yang berat setelah 13 tahun konflik.”
Quilliam menyatakan bahwa masyarakat internasional dapat mendukung rekonstruksi Suriah dalam lebih dari satu cara, tetapi perlu bertindak secara terorganisasi.
“Masyarakat internasional harus segera mengerahkan tim teknis untuk mendukung kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga pemerintah daerah dalam mengelola rekonstruksi,” katanya.
"Warga Suriah telah terbukti berdaya dan tangguh baik di dalam negeri maupun di negara tuan rumah, tempat mereka menjadi pengungsi, dan karenanya merupakan sumber daya yang luar biasa, yang perlu direalisasikan.”
“Meski demikian, ada bahaya, bahwa dalam upaya rekonstruksi yang tergesa-gesa, kesalahan yang mahal, termasuk menanamkan korupsi dalam praktik pemerintahan baru, akan merusak keberhasilan jangka panjang proyek dan transisi Suriah," tambahnya.
Quilliam menekankan bahwa Suriah, yang dipimpin oleh pemerintahan yang inklusif, membutuhkan dukungan strategis dan finansial yang signifikan untuk memulai rekonstruksi “hampir dari awal.”
Dia mencatat bahwa setiap dukungan keuangan kepada negara perlu didasarkan pada investasi jangka panjang di sektor-sektor utama untuk menstabilkan negara dan mengembangkan ekonominya.
“Sanksi akan dicabut dan harus dicabut, tetapi itu memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi, dan negara-negara Barat yang telah mengenakan sanksi akan memerlukan lebih banyak waktu untuk diyakinkan bahwa mereka yang menjadi sasaran sanksi tersebut tidak akan menjadi penerima manfaat dari perubahan kebijakan,” katanya.
“Mengingat rezim Assad telah jatuh, seharusnya relatif mudah untuk mencabut sanksi, tetapi proses birokrasi akan memakan waktu; namun, pada akhirnya, ini adalah keputusan politik yang harus dibuat oleh para pemimpin Barat,” tambahnya.
Eropa perlu dukung rekonstruksi Suriah
Julien Barnes-Dacey, direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengatakan kepada Anadolu bahwa UE perlu membangun kemitraan politik dan ekonomi yang signifikan dengan Suriah dan mendukung negara itu dalam upaya rekonstruksinya.
Barnes-Dacey menyatakan bahwa Eropa perlu terlibat secara politik dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan mencabut sanksi, sembari menawarkan paket ekonomi untuk membantu Suriah menjadi lebih aman bagi mereka yang kembali ke rumah.
Dia mendesak blok tersebut untuk berunding dengan Presiden terpilih Donald Trump guna mencabut sanksi AS jika atau ketika pemerintahan yang benar-benar inklusif terbentuk di Suriah.
Abdallah Al Dardari, asisten sekretaris jenderal di Biro Regional Program Pembangunan PBB (UDP) untuk Negara-negara Arab, mengatakan dalam sebuah pernyataan baru-baru ini bahwa Suriah kehilangan USD54 miliar dari produk domestik bruto (PDB)-nya dalam 14 tahun terakhir, turun menjadi USD8 miliar saat ini, sementara tingkat kemiskinan negara itu meningkat dari 12 persen sebelum perang saudara menjadi 65 persen.
Al Dardari menyatakan bahwa Suriah menghadapi pemulihan yang sulit dan sekitar 2 juta dari 5,5 juta rumah telah hancur atau rusak, sementara lembaga-lembaga publik negara itu melemah.
Dia menambahkan bahwa program-program pembangunan PBB akan difokuskan pada dukungan terhadap lembaga-lembaga karena pembangunannya sangat penting bagi pembangunan dan rekonstruksi Suriah.
