Maria Elisa Hospita
30 Oktober 2019•Update: 31 Oktober 2019
Amer al-Hassani
BAGHDAD
Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi mengatakan Irak tidak bisa menggelar pemilihan umum lebih awal sebelum membubarkan parlemen.
Dalam pesan yang ditujukan ke ulama Syiah Muqtada al-Sadr, dia mengatakan akan mengundurkan diri jika al-Sadr dan Hadi al-Amiri, pemimpin koalisi Al-Fatah Hadi al-Amiri, sepakat membentuk pemerintahan baru.
Keduanya adalah dua blok terbesar di parlemen.
PM juga memperingatkan kemungkinan kekosongan kekuasaan jika kabinet sekarang berubah menjadi pemerintahan sementara.
Pada Senin, al-Sadr menyerukan pemilu lebih awal sementara ribuan warga Irak melanjutkan aksi protes mereka untuk menentang praktik korupsi, angka pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan layanan dasar.
Menurut Bank Dunia, angka pengangguran kaum muda Irak adalah sekitar 25 persen.
Irak juga menempati peringkat ke-12 sebagai negara paling korup di dunia.
Lebih dari 80 orang tewas dan 3.600 lainnya terluka sejak gelombang protes kedua dimulai di beberapa provinsi Irak pada Jumat.
* Writing by Mahmoud Barakat