Rusia kecam serangan udara AS di Suriah

Elena Teslova

MOSKOW

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Jumat mengutuk serangan udara Amerika Serikat (AS) baru-baru ini di timur Suriah.

Berbicara pada konferensi pers bersama Menlu Afghanistan Mohammad Hanif Atmar, Lavrov mengatakan militer AS memperingatkan Rusia hanya beberapa menit sebelum serangan udara pada Kamis, terlalu terlambat untuk mengambil langkah apa pun.

Selain itu, kehadiran AS di Suriah melanggar hukum internasional, tambah Lavrov.

"Mereka terus memainkan kartu separatis, terus memblokir pasokan barang ke wilayah yang dikuasai pemerintah, dan mendorong sekutunya untuk berinvestasi di wilayah yang tidak dikuasai Damaskus," kata dia.

"Pada saat yang sama, mereka secara ilegal mengeksploitasi sumber daya hidrokarbon di wilayah Suriah," ujar Menlu Rusia.

Lavrov menyampaikan keprihatinan atas dugaan rencana AS untuk tinggal di Suriah "selamanya," dan dia mengatakan Moskow ingin pemerintahan Biden untuk mengklarifikasi strateginya di Suriah.

“Kami mendengar laporan bahwa mereka membuat keputusan untuk tidak pernah meninggalkan Suriah sama sekali dan ingin memecah negara ini. Kami ingin menanyakan secara langsung tentang hal ini,” sebut dia.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan dalam sebuah pernyataan tadi malam bahwa serangan di Suriah diinstruksikan oleh Presiden Joe Biden sebagai tanggapan atas serangan baru-baru ini terhadap personel Amerika dan koalisi di Irak.

"Secara khusus, serangan tersebut menghancurkan beberapa fasilitas yang terletak di titik kontrol perbatasan yang digunakan oleh sejumlah kelompok militan yang didukung Iran, termasuk Kata'ib Hezbollah [KH] dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada [KSS]," kata pernyataan itu.

Serangan pada Kamis adalah aksi militer pertama Biden yang diketahui sejak menjabat pada Januari.

Suriah dilanda dalam perang saudara yang ganas sejak awal 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak protes pro-demokrasi dengan keganasan yang tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang telah tewas dan lebih dari 10 juta lainnya mengungsi, menurut PBB.