Pizaro Gozali İdrus
22 Juli 2019•Update: 23 Juli 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
Christine Schraner-Burgener, utusan khusus PBB untuk Myanmar, telah menyelesaikan perjalanannya pada pekan lalu, lansir Myanmar Times pada Senin.
Dalam misinya, Schraner-Burgener fokus mengangkat hak-hak wanita, kebebasan berkeyakinan, dan akses pada pendidikan.
Menurut Schraner-Burgener, jaminan HAM dalam bidang tersebut dapat menciptakan kehidupan harmonis dan mendorong para pengungsi untuk kembali ke Rakhine.
Selama perjalanannya, Schraner-Burgener melakukan perjalanan ke Myebon dan Sittwe di Rakhine untuk mengunjungi kamp pengungsi Rohingya.
Dia juga melakukan pertemuan dengan lebih dari 40 wanita dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial dan politik di seluruh Rakhine guna merajut tali persaudaraan dan membangun kembali kepercayaan yang terkoyak.
Dalam dialog langsung dengan pemerintah Myanmar, Rakhine, dan kelompok masyarakat sipil, Schraner-Burgener menekankan perlunya mengatasi masalah kebebasan bagi komunitas Rohingya.
Schraner-Burgener juga mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Myanmar atas pelajar miskin di Rakhine untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Dia juga merasakan telah terjadi polarisasi di tengah masyarakat dan menggarisbawahi perlunya dialog antara semua pemangku kepentingan seperti emerintah Myanmar, pemerintah Rakhine, partai politik lokal, masyarakat sipil, serta para pengungsi di dalam negeri dan Bangladesh.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi serangan terus-menerus sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh tentara Myanmar.
Laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira' mengungkapkan ada lebih dari 34.000 orang Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan ratusan rumah Rohingya dibakar atau dirusak.
Amnesty International mengungkapkan lebih dari 750.000 pengungsi - sebagian besar anak-anak dan perempuan - melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan kekerasan ke kelompok Muslim minoritas itu pada Agustus 2017.
PBB mencatat adanya perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personel keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
