Tanpa pengurangan emisi, 140 juta orang jadi imigran iklim

Muhammad Latief

JAKARTA

Laporan Bank Dunia terbaru menyebutkan perubahan iklim dunia akan mengakibatkan sekitar 140 juta orang pada 2050 di tiga wilayah terpadat dunia akan bermigrasi ke tempat yang dianggap lebih baik dan berpeluang menciptakan krisis kemanusiaan serta mengancam proses pembangunan.

Laporan berjudul Groundswell – Preparing for Internal Climate Migration, menyebut, mereka yang berpindah ini adalah orang-orang semakin tidak dapat hidup di negara mereka, karena masalah seperti kelangkaan air, gagal panen, kenaikan permukaan air laut dan gelombang badai.

Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva mengatakan imigran iklim ini akan menambah masalah bagi jutaan orang yang sudah pindah ke negara mereka karena alasan ekonomi, sosial, politik atau lainnya.

“Tapi dengan upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca dan perencanaan pembangunan yang kuat di tingkat negara, imigran ini bisa dikurangi hingga 80 persen atau lebih dari 100 juta orang,” ujar Georgieva dalam siaran persnya, Selasa.

Penelitian yang dipimpin oleh Kepala Spesialis Lingkungan Kepala Bank Dunia Kanta Kumari Rigaud menerapkan pendekatan aspek multi dimensi untuk memperkirakan potensi skala migrasi iklim.

Mereka membandingkan tiga kebijakan yang mungkin diambil oleh pemerintah terhadap perubahan iklim, yaitu kebijakan yang “pesimistik” yaitu mengakomodir emisi gas rumah kaca, kemudian kebijakan yang “climate friendly” dan kebijakan “pembangunan yang lebih inklusif”.

Hasilnya, ketegangan konflik yang akibat kelangkaan sumber daya tidak seharusnya terjadi, namun bisa diantisipasi oleh pemerintah.

“Tanpa perencanaan pembangunan yang tepat, orang-orang yang bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota menghadapi risiko baru dan bahkan lebih berbahaya," kata Rigaud.

Laporan ini merekomendasikan tindakan secara global yaitu pertama mengurangi emisi gas rumah secara global untuk agar tidak memengaruhi masyarakat, pekerjaan dan mengurangi migrasi iklim.

Selain itu, pemerintah harus mamasukan ancaman migrasi iklim dalam perencanaan pembangunan.

“Pemerintah membangun data dan analisis untuk memperbaiki pemahaman tentang migrasi iklim,” ujar dia.