WASHINGTON
Ratusan warga berkumpul di depan Gedung Putih pada Minggu untuk menggelar aksi protes atas kekerasan yang tengah berlangsung terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Organisasi HAM dan advokasi Muslim terbesar di Amerika Serikat, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA), Masyarakat Muslim Amerika (MAS), dan lainnya menyuarakan ibu kota AS, Washington DC.
Perwakilan kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang meminta otoritas Myanmar untuk menghentikan pertumpahan darah dan mendesak administrasi Trump untuk bertindak lebih tegas dalam menangani konflik Rakhine, serta menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Myanmar.
Berdasarkan data PBB, sejak 25 Agustus, sebanyak 603.000 jiwa telah mengungsi dari Rakhine ke Bangladesh.
Orang-orang Rohingya mengungsi dari operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan pemerintah dan kaum Buddha yang menewaskan sanak saudara, menjarah rumah, dan membakar desa-desa mereka.
"Jika ini bukan genosida, lalu ini apa?" ujar Ossama Jamal, Sekretaris Jenderal Dewan Organisasi Islam Amerika (USCMO) merujuk pada definisi 'genosida' oleh PBB.
PBB mencatat adanya kejahatan kemanusiaan dalam operasi militer atas Rohingya, di antaranya pemerkosaan massal, pembunuhan, pemukulan brutal, hingga pengilangan paksa.
Presiden Pusat ADAMS Seyid Mukher menekankan bahwa Muslim Amerika seharusnya mendesak pemerintah AS untuk menindak tegas aksi kekerasan tersebut.
"Genosida ini terjadi di Rakhine kemarin, dan masih terus berlangsung hingga hari ini, tapi tidak seharusnya berlanjut hingga besok," tegas Mukher dengan menekankan bahwa kekerasan atas Rohingya telah berlangsung tanpa henti selama beberapa dekade.
Dalam aksi protes terhadap otoritas Myanmar, tampak spanduk-spanduk bertuliskan "Stop genosida di Rakhine sekarang" dan "Selamatkan saudara-saudara kami di Myanmar". Aksi protes tersebut berakhir dengan damai.
Departemen Luar Negeri pada Minggu mengatakan bahwa delegasi AS yang dipimpin oleh Asisten Menteri Luar Negeri AS Simon Henshaw menggelar pertemuan di Burma (Myanmar) dan Bangladesh untuk membahas penyelesaian konflik di Rakhine dan meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi pengungsi di Burma, Bangladesh, dan sekitarnya.
Pertemuan tersebut digelar pada 29 Oktober - 4 November.
Menurut Menlu Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam operasi militer tersebut.
PBB menyebut Rohingya sebagai kaum paling teraniaya di dunia, yang telah menderita karena sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.
