İqbal Musyaffa
02 Januari 2018•Update: 02 Januari 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Indonesia mencatatkan defisit anggaran sebesar 2,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang yang terkendali di bawah 30 persen dari PDB sepanjang tahun 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi APBNP 2017, Selasa, bahwa defisit anggaran tersebut masih lebih baik dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar 2,92 persen dari PDB.
Dengan begitu, kata menteri keuangan, keseimbangan primer mengecil menjadi negatif Rp129,3 triliun dari target dalam APBNP 2017 sebesar negatif Rp178 triliun.
Pemerintah, lanjut Sri, telah melakukan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, perbaikan tata niaga komoditas pangan, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor riil untuk menciptakan inflasi yang terkendali.
Selama 2017, tingkat inflasi terjaga di level 3,61 persen, kata dia. Menurut Sri, rendahnya inflasi karena harga terkendali, terutama komoditas pangan.
Penguatan kebijakan pengelolaan ekonomi dan fiskal yang dilakukan pemerintah, menurut Sri, mampu mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia dan kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia.
“Hal ini mendorong penurunan tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) dan stabilitas nilai tukar mendekati besaran asumsi APBNP 2017,” jelas Sri.
Sepanjang tahun 2017, pemerintah meraih pendapatan sebesar Rp1.655,8 triliun yang berasal dari pajak, bea cukai, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sementara uang yang dibelanjakan pemerintah sebesarRp2001,6 triliun, tambah dia.
Jumlah belanja pemerintah, sebagaimana disampaikan Sri, sebesar 93,8 persen dari APBNP 2017 dan meningkat 7,4 persen dari tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat memiliki realisasi porsi belanja terbesar mencapai Rp1.259,6 triliun atau 92,1 persen dari APBNP 2017. Selebihnya merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesarRp742 triliun atau 96,8 persen dari APBNP 2017.
“Belanja pemerintah pusat telah dikonversikan ke dalam beberapa bentuk antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujar Sri yang juga mantan Direktur Bank Dunia.
Pada 2017, Sri menguraikan bahwa pemerintah telah membangun 794 km jalan, 9.072 meter jembatan, tiga bandara, melanjutkan pembangunan 8 bandara, serta rel kereta api sepanjang 618,3 km.
Pada sektor pendidikan, Sri mengungkapkan, pemerintah sudah menyalurkan Kartu Indonesia Pintar untuk 19,8 juta siswa, bantuan operasional sekolah untuk delapan juta siswa, dan penyaluran bidik misi kepada 364,4 ribu mahasiswa.
Kemudian, untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan Kartu Indonesia Sehat kepada 92,1 juta jiwa dan program keluarga harapan untuk 6 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu, Sri mengatakan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2017 sebesar Rp18,7 triliun. Sementara realisasi pembiayaan anggaran sebanyak 91,8 persen berasal dari APBNP 2017, kata dia.
