İqbal Musyaffa
09 Januari 2018•Update: 09 Januari 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan akan mengkaji kembali penerapan kebijakan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday yang bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha.
Rencana pengkajian kembali kedua instrument insentif fiskal tersebut karena tidak ada pengusaha yang berminat memanfaatkannya dan cenderung lebih menahan untuk ekspansi usaha.
“Tidak ada perusahaan yang mengajukan untuk mendapatkan tax allowance ataupun tax holiday di tahun 2017,” ujar Sri, Senin malam.
Formulasi insentif pajak tersebut menurut Sri sudah berlangsung cukup lama sekitar 10 tahun. Ketika itu, aturan tersebut disusun berdasarkan masukan dari BKPM dan juga sektor industri yang menyebutkan bahwa insentif itu diperlukan.
“Tapi kini beberapa hal perlu direview dulu apa saja yang menjadi kebutuhan industri sekarang,” lanjut Sri.
Selain itu pengkajian juga diperlukan karena banyak perubahan ekonomi dan dunia usaha dalam sepuluh tahun terakhir, terutama terkait daya saing, upah buruh, bahan baku, dan lainnya.
“Kita akan dengar masukan dari kementerian yang lain terkait hal ini,” ungkap dia.
Sri menambahkan pemerintah sedang menggodok formula insentif pajak seperti apa yang dibutuhkan dunia usaha.
Ia memberi contoh allowance yang dilakukan Amerika Serikat dengan memangkas pajak korporat dari 35 persen menjadi 21 persen serta mengurangi beban pajak individu.
Namun, belum tentu jenis insentif pajak serupa akan diterapkan di Indonesia.
“Kita akan lihat skema yang tepat untuk memberi ruang bernapas bagi pelaku usaha,” tambah Sri.
Beberapa hal yang akan menjadi perhatian dia adalah struktur produksi usaha, jenis-jenis sektor usaha yang mendapatkan insentif, serta hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut di kemudian hari.
“Kalau kita lihat track recordnya, tidak semuanya berhubungan dengan kementerian keuangan, tapi juga kementerian lainnya,” ungkap Menteri Keuangan.
Perubahan jenis insentif pajak menurut Sri tidak perlu mengubah undang-undang, namun cukup hanya melalui peraturan Menteri Keuangan sehingga akan lebih mudah diterapkan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sependapat dengan Sri bahwa kebijakan insentif pajak perlu dikaji ulang.
“Untuk apa ada fasilitas kalau tidak bisa dimanfaatkan,” kata Yustinus.
Ia mengusulkan agar fasilitas perpajakan berangkat dari hal nyata yang paling dibutuhkan industri.
Insentif menurut dia tidak harus selalu spesifik melalui fasilitas perpajakan.
“Bisa juga diberikan melalui kepastian hukum serta kemudahan prosedur untuk ekspansi usaha,” ungkap Yustinus.
Kemudahan tersebut menurut dia bisa berupa kebijakan yang jelas di sektor logistik, perizinan, serta regulasi hukum yang pasti untuk melakukan aksi korporasi, ketentuan kredit, serta hal lainnya yang dibutuhkan pengusaha.
