JAKARTA
Ekonomi Indonesia diperkirakan akan sulit tumbuh tinggi. Bahkan mulai memasuki zona di bawah lima persen pada tahun-tahun mendatang.
Pada tahun depan diperkirakan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan menjadi di bawah 5 persen, seperti tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan 4,88 persen.
Ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disampaikan oleh Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hanya akan tumbuh 4,9 persen dan akan terus turun hingga 4,6 persen pada 2022.
Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan berada di bawah 5 persen tersebut menjadi yang terendah sejak 2015 lalu dan Bank Dunia memperingatkan adanya potensi aliran modal keluar sebagai dampak dari risiko global termasuk perang dagang AS-China yang masih berlangsung.
Dalam laporan Bank Dunia baru-baru ini, dijelaskan pelemahan ekonomi dunia akan berdampak pada Indonesia, terlebih lagi dampak dari pelemahan ekonomi China yang menjadi mitra dagang utama Indonesia.
Bank Dunia menjelaskan bahwa setiap 1 persen pelemahan ekonomi China, akan berdampak pada penuruan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,33 persen.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia pada investasi asing dalam bentuk portofolio saham dan obligasi membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap ancaman arus keluar modal asing.
Bank Dunia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada upaya meningkatkan investasi asing sebagai prioritas saat ini, daripada berusaha untuk mengurani defisit transaksi berjalan.
Ancaman nyata perlambatan ekonomi global
Terkait laporan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan sejauh ini hanya Bank Dunia yang menyampaikan proyeksi ekonomi Indonesia secara pesimistis di bawah 5 persen pada tahun depan.
Menurut dia, Indef baru akan mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 pada November mendatang. Menurut perkiraannya, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan jauh lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang sebesar 5,3 persen.
Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini masih sedikit di atas 5 persen di kisaran 5,01-5,02 persen, meskipun pertumbuhan ekonomi triwulan III nanti di bawah 5 persen.
Dia menilai pada tahun ini masih ada harapan perbaikan pertumbuhan pada triwulan IV yang didorong oleh belanja infrastruktur dan belanja pemerintah yang biasanya dikebut di akhir tahun.
“Ini menjadi satu-satunya harapan sumber pertumbuhan karena potensi lainnya seperti dari belanja bansos dan gaji ke 13 sudah habis di triwulan II lalu. Konsumsi natal dan tahun baru juga tidak akan sebesar lebaran,” urai Tauhid.
Selanjutnya, Tauhid mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan dari Bank Dunia sebesar 4,9 persen, juga jauh di bawah asumsi makro yang disampaikan pemerintah dalam nota keuangan untuk tahun 2020 yang sebesar 5,3 persen.
“Ini warning dari gejala perlambatan ekonomi dunia yang mulai terjadi dan efek dari resesi yang terjadi di beberapa negara seperti Turki,” jelas Tauhid kepada Anadolu Agency, Rabu.
Cermati potensi aliran modal asing yang keluar
Kemudian dari sisi keuangan global, Tauhid mengatakan akan ada stagnasi perputaran keuangan karena investor tidak berani mengambil risiko untuk memindahkan uangnya.
“Saat tidak ada modal masuk di portofolio, maka akan berdampak pada ketahanan ekonomi pasar uang dan saham kita,” kata dia.
Tauhid juga memperkirakan ada potensi aliran modal keluar yang harus dicermati Indonesia, meskipun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) masih tinggi di kisaran 7-8 persen.
Namun, saat suku bunga BI turun menjadi 5,5 persen saat ini, maka akan memengaruhi suku bunga SBN kaena pemerintah tidak bisa menetapkan suku bunga SBN terlalu tinggi di atas 8 persen dan bahkan mengalami penurunan.
“Karena itu, maka uang akan lebih cepat pindah ke negara lain yang menawarkan suku bunga lebih baik. Tapi, kita belum tahu apakah ke negara maju atau negara berkembang seperti Vietnam,” ungkap Tauhid.
Salah satu upaya pemerintah untuk tetap menarik investasi portofolio adalah melalui subsidi pajak yang sudah dikeluarkan pemerintah hingga Juli sebesar Rp5,6 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk panajk penghasilan surat berharga negara global.
Namun, Tauhid justru menilai hal tersebut merupakan sumber masalah baru karena membiayai pihak-pihak yang sebenarnya tidak layak mendapatkan subsidi sehingga menjadi insentif yang tidak tepat sasaran.
Tauhid mengatakan lebih baik pemerintah mengalokasikan insentif pajak yang tidak tepat sasaran tersebut kepada sektor riil dan UMKM agar ketahanan ekonomi tidak mudah tergerus pada saat terjadinya krisis.
Alokasi insentif kepada sektor riil dan umkm tersebut menurut Tauhid adalah dengan memberikan insentif pengurangan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari saat ini sebesar 7 persen.
Selain itu, alokasi KUR juga perlu ditambah karena sektor UMKM tidak akan terlalu terpengaruh resesi dan pelemahan ekonomi global karena fokus pada pasar dalam negeri.
“Tapi dengan catatan, UMKM harus dilindungi dari serbuan produk impor karena akan sangat rentan pada sektor UMKM,” lanjut Tauhid.
Perlu perbaikan konsumsi dan investasi
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core Indonesia) Piter Abdullah sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5 persen apabila tingkat konsumsi masyarakat dan investasi terus melandai.
Piter mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih disokong oleh konsumsi dan investasi dengan dengan total kontribusi mencapai 80 persen.
Indonesia menurut dia, tidak terlalu bergantung pada pada perekonomian global karena kontribusi perdagangan ekspor dan impor yang masih sangat kecil bila dibandingkan konsumsi dan investasi.
“Selama kita bisa menjaga konsumsi dan investasi, maka pertumbuhan ekonomi masih akan baik-baik saja,” jelas Piter.
Piter mengatakan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen bisa dijaga seandainya pemerintah melakukan terobosan signifikan yang berani untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Dia menjelaskan, secara garis besar harus ada tiga kebijakan utama, antara lain melonggarkan kebijakan moneter dan fiskal serta pelonggaran likuiditas, memanfaatkan APBN untuk stimulus perekonomian, dan mengambil kebijakan yang tepat di sektor riil.
Menurut Piter, pemerintah harus lebih banyak melakukan belanja untuk menstimulasi konsumsi masyarakat, namun di sisi lain juga perlu melonggarkan pajak melalui insentif yang konsisten.
Konsistensi dalam pemberian insentif ini menurut Piter adalah dengan tidak menaikkan target penerimaan perpajakan.
Apabila target penerimaan pajak juga turut naik, maka petugas pajak akan mengejar penerimaan pajak yang lebih tinggi sehingga peluang investasi masuk dan peningkatan konsumsi berkurang.
Kebijakan fiskal saat ini menurut Piter masih belum cukup pro growth. Pemerintah juga perlu konsisten dalam memberikan stimulus perekonomian dengan tidak mengurangi target defisit dalam APBN seiring dengan tidak adanya peningkatan target penerimaan perpajakan.
“Kalau defisit dikurangi, maka arah fiskalnya akan mengurangi belanja dan meningkatkan penerimaan. Ini tidak bagus untuk stimulus pertumbuhan,” lanjut Piter.
Menurut Piter, pemerinth bisa memanfaatkan ruang batas defisit dalam APBN yang sebesar 3 persen dari PDB untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“Tidak apa-apa defisit melebar agar pertumbuhan ekonomi bisa terus tumbuh berkelanjutan di atas 5 persen dan bahkan lebih,” imbuh dia.
Piter menambahkan proyeksi Bank Dunia yang mengatakan pertumbuhan Indonesia akan di bawah 5 persen pada tahun 2020 tentu berdasarkan argumentasi dan alasan sendiri, berbeda dari pemerintah.
Namun, pemerintah bisa menepis proyeksi tersebut dengan tetap optimistis dan berusaha memacu pertumbuhan ekonomi melalui sumber-sumber pertumbuhan yang tersedia, seperti investasi dan konsumsi, serta belanja pemerintah.
“Bank Dunia melihat tren yang terjadi secara global. Kalau pemerintah do nothing, maka pertumbuhan ekonomi akan mengarah ke arah lebih rendah,” kata Piter.
news_share_descriptionsubscription_contact
