Pakar: Perekonomian Indonesia tidak dikuasai asing

Megiza Asmail

JAKARTA

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai perekonomian di Indonesia tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, seperti yang disebut-sebut oleh sejumlah pihak.

Faisal menilai, tudingan banyak pihak tersebut yang mengatakan pemerintah membiarkan investor asing menguasai Indonesia adalah salah.

“Definisi asing itu adalah yang betul-betul secara fisik, ini kan mereka bikin bendera, seolah-olah seluruh bumi Indonesia itu sudah dikuasi asing. Faktanya kan, tidak,” sebut Faisal dalam Forum Group Discussion yang diadakan di Rumah Cemara, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, banyak pihak yang tak memahami bahwa perusahaan asing hanya memiliki sedikit saham di setiap perusahaan Indonesia.

“Saya tunjukkan, yang katanya 60 persen ladang sawit di Indonesia punya Malaysia. Tapi sebenarnya jika digabungkan, akan terlihat berapa banyak perusahaan Indonesia di dalamnya. Pasti [investasi Malaysia] lebih kecil. Sektor telekomunikasi, misalnya. Memang makin banyak asing, tetapi pelaku terbesarnya tetap PT Telkom. Justru kita kurang sentuhan asing,” tutur Faisal.

Dalam pemaparannya, Faisal mengungkapkan, pada periode 2011 hingga 2016, perkembangan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung asing di Indonesia masih kecil dibanding beberapa negara Asia Tenggara lain.

Dia mencatat, perkembangan FDI Indonesia yang mencapai 24, 1 persen, masih di bawah Malaysia yang berada di angka 40,6 persen. Sementara itu Vietnam ada di angka 50,5 persen, dan Thailand 44,7 persen.

Setiap tahunnya, kata Faisal, perusahaan asing itu peradaannya tidak lebih dari 5 persen dari total 100 persen yang ditanamkan pemerintah Indonesia sebagai investasi.

“Kalau dari zaman bahela, asingnya dihitung terhadap TDB (tabungan domestic bruto) kira-kira seperempatnya. Vietnam itu separuhnya. Indonesia relatif kecil. Jadi, besar kecilnya [investasi asing] harus dibandingkan sama negara yang setara,” tutur Faisal.

Dia juga menyebut, perusahaan asing seperti Exxon, British Petroleum, dan Chevron yang dianggap menguasai sektor minyak Indonesia sebenarnya tidaklah benar. Hal itu, kata Faisal, karena perusahaan-perusahaan tersebut ada di Indonesia hanya sebagai kontraktor.

“Kalau perusahaan-perusahaan itu beli alat, itu alatnya bukan punya dia. Jadi kalau dia beli alat, itu menjadi aset negara. Jadi dia cuma kontraktor yang dikasih fee sama pemerintah, kemudian bagi hasil. Jadi pemerintah dapat 85 persen, dia dapat 15 persen,” jelas Faisal.

Tidak sampai di situ, dia menegaskan, bahwa seluruh aset perusahaan asing tersebut dipastikan menjadi milik negara.

“Kalau itu dihitung, artinya lebih kecil lagi milik si [perusahaan] asingnya. Dan sekarang ladang-ladang minyak asing yang sudah habis, semua dikasih ke Pertamina, berarti semakin sedikit [kepemilikan asing]. Yang terakhir Freeport, artinya makin sedikit lagi,” tukas Faisal.