Pemerintah ajak swasta danai pembangunan LRT

Hayati Nupus

JAKARTA

Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan mengatakan pendanaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek tak hanya dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil riset konsultan Price Waterhouse Coopers, demi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan LRT juga bisa melibatkan perusahan swasta.

“Ini peluang kita untuk show case. Akan dipakai untuk LRT Bandung, Surabaya dan Medan. Tidak perlu pakai banyak APBN,” ujar Luhut, Senin, sesudah Rapat Koordinasi Penyelesaian LRT.

Belajar dari proses pembangunan MRT, pemerintah akan mengurangi jumlah jalur layang (elevated). Pembangunan jalur layang lebih mahal ketimbang jalur biasa. Jika dikalkulasikan, pembangunan jalur layang bisa menghabiskan dana Rp500 miliar per km, sementara jalur biasa hanya menghabiskan kisaran Rp250 miliar saja.

“Sekarang lebih murah karena tidak banyak pakai elevated. Black Rock katanya ingin masuk juga. Kalau ya bunganya nanti bisa kita turunkan, dari 8,25 persen ke 7 persen lebih sedikit,” ujarnya.

Hayati Nupus

JAKARTA

“Ini peluang kita untuk show case. Akan dipakai untuk LRT Bandung, Surabaya dan Medan. Tidak perlu pakai banyak APBN,” ujar Luhut, Senin, sesudah Rapat Koordinasi Penyelesaian LRT.

“Sekarang lebih murah karena tidak banyak pakai elevated. Black Rock katanya ingin masuk juga. Kalau ya bunganya nanti bisa kita turunkan, dari 8,25 persen ke 7 persen lebih sedikit,” ujarnya.