Pemerintah: Belanja anggaran PEN akan dipercepat di kuartal III

JAKARTA

Pemerintah mengatakan realisasi penyaluran anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan dipercepat pada kuartal ketiga saat ini.

Kepala Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan beberapa program sudah berjalan dengan realisasi penyaluran anggaran berjalan cukup baik.

“Program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga miskin atau 40 juta orang dengan anggaran Rp37,4 triliun sudah disalurkan sebesar Rp27 triliun atau 72 persen,” jelas Budi, dalam konferensi pers virtual, Jumat.

Menurut dia, program ini berjalan baik karena sudah berlangsung lama dan pelaksanaannya sudah memiliki mekanisme yang jelas.

“Ini sifatnya tunai langsung ke rakyat, kita lihat tidak ada masalah apapun dan sampai akhir tahun bisa selesai tersalurkan seluruh pagu anggaran,” ujar Budi.

Kemudian, program kedua berupa kartu sembako sudah terealisasi 59 persen atau Rp26 triliun dari pagu anggaran Rp43,6 triliun.

Bantuan ini menyasar 20 juta keluarga terbawah atau 80 juta penduduk termiskin dan sudah berjalan lama sehingga mekanismenya dan target penerimanya sudah jelas sehingga bisa terserap seluruhnya hingga akhir tahun.

Budi menambahkan program ketiga adalah bantuan sosial tunai dan nontunai khusus untuk daerah-daerah terdampak Covid-19 di Jabodetabek dan non-Jabodetabek dengan sasaran 10,9 juta keluarga miskin atau 40 juta rakyat.

“Pagunya Rp39,2 triliun dan sudah tersalurkan 49 persen atau Rp19 triliun,” kata Budi.

Selanjutnya, program bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp31,8 triliun yang baru tersalurkan 27 persen atau Rp9 triliun untuk 8 juta keluarga.

“Kami melihat ada peluang agar program ini bisa diperkaya dan ditambah dengan program yang mirip agar penyerapannya bisa dikejar,” tambah dia.

Kemudian, program selanjutnya berupa subsidi bunga kredit UMKM dengan pagu Rp35 triliun yang baru tersalurkan Rp1,3 triliun atau 3,71 persen dari pagu dan masih jauh dari target.

“Sesudah kami amati dan bicara dengan Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Himbara, Pegadaian, dan lainnya, realisasi ini sudah menjangkau 13 juta UMKM dan subsidi pinjaman Rp204 triliun,” urai Budi.

Budi mengatakan semua UMKM yang terdaftar di dalam sistem perbankan sudah tersalurkan sehingga ada potensi untuk memperkaya program ini untuk UMKM.

Selanjutnya, Budi mengatakan terkait penempatan dana pemerintah dari total Rp79 triliun yang dianggarkan, sudah Rp30 triliun diberikan kepada bank Himbara dan sudah disalurkan Rp35 triliun sebagai kredit dan menjangkau 620 ribu UMKM.

“Kementerian Keuangan meminta kalau bisa leveragenya dinaikkan 2-3 kali sehingga menjadi kredit Rp60 triliun-Rp90 triliun dan masih ada peluang Himbara melakukannya,” lanjut dia.

Sementara itu, pemerintah juga sudah menempatkan Rp11,5 triliun dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga penyalurannya untuk kredit diharapkan bisa merata ke seluruh Indonesia.

Dia menambahkan pemerintah juga memiliki program padat karya sebesar Rp18,4 triliun yang sudah terserap 45,7 persen untuk 3 juta pekerja dengan realisasi paling banyak berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.