Presiden minta 3 menteri bahas divestasi saham Freeport
Jokowi mengaku saat ini tahap negosiasi Indonesia dengan Freeport masih alot
Erric Permana
JAKARTA
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan negosiasi dengan Freeport terkait divestasi saham sebesar 51 persen.
"Tiga menteri dalam satu tim nanti bertemu," ujar Jokowi, sapaan akrab presiden, usai melakukan ground breaking PLTU di Banten, Kamis.
Presiden mengakui saat ini Indonesia dengan Freeport masih dalam tahap negosiasi yang alot menyusul adanya surat tanggapan dari Richard Adkerson, bos perusahaan tambang tersebut, atas proposal permintaan pemerintah.
Jokowi optimistis kesepakatan yang dihasilkan antara kedua belah pihak akan saling menguntungkan.
"Secepatnya [negosiasi selesai]. Sudah tiga tahun kita bicara ini [negosiasi]," kata Jokowi.
Dia menolak berkomentar jika seandainya Freeport menolak kesepakatan.
"Tolong semuanya membantu," pungkas dia.
Sebelumnya, beredar surat dari Freeport kepada Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban divestasi jika mengacu Kontrak Karya Freeport Indonesia.
Surat yang ditulis Adkerson menyatakan harga divestasi 51 persen harus mengacu nilai pasar yang wajar dan menghitung nilai ekonomis sampai tahun 2041. Padahal, Indonesia menginginkan harga saham dihitung berdasarkan manfaat usaha hingga 2021.
Freeport, dalam surat itu, juga keberatan dengan keingingan pemerintah untuk menerbitkan saham baru (rights issue) karena akan menurunkan nilai saham divestasi saham perusahaan tersebut.
