Muhammad Nazarudin Latief
18 Januari 2018•Update: 19 Januari 2018
Muhammad Latief
JAKARTA
Badan Urusan Logistik (Bulog) mengatakan sudah menerima penawaran dari 21 perusahaan untuk mengimpor 500.000 ton beras, akhir Januari ini.
“Yang sudah memenuhi persyaratan administrasi 11 perusahaan. Setelah itu baru bidding,” ujar Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis.
Menurut Djarot, perusahaan yang sudah memenuhi syarat berasal dari Thailand, Vitenam, Pakistan dan India. Tim Bulog akan mencari perusahaan yang mampu menyediakan beras paling lambat hingga akhir Februari.
Djarot sendiri mengaku tidak yakin beras impor yang akan didatangkan mencapai 500.000 ton dalam satu kali pengiriman. Karena tidak semua perusahaan mempunyai stok cukup dan armada kapal untuk mengirimkannya ke Indonesia.
Menurut Djarot lagi, saat ini Bulog sedang menghitung berapa kemampuan perusahaan-perusahaan peserta lelang untuk mengirimkan beras hingga akhir Februari.
Setelah beras datang, menurut Djarot, Bulog tidak bisa langsung mendistribusikannya, namun harus disimpan dan baru bisa dikeluarkan setelah Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) agar tidak mengganggu panen petani.
Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, pada faktanya sulit mendatangkan beras impor hingga akhir Februari, sesuai jadwal Bulog.
Kolega Azam, Wakil ketua Komisi VI Teguh Juwarno, mengatakan pada dasarnya DPR keberatan dengan rencana impor beras ini karena data yang diberikan dianggap belum cukup meyakinkan.
Menurut Teguh, DPR akan membentuk tim pengawasan untuk memastikan impor beras tidak mengganggu serapan panen petani.
Tim juga akan mengevaluasi data ketersediaan beras, termasuk gudang-gudang beras yang tidak terdaftar.
“Kita juga ingin memastikan bahwa tetap impor untuk menyediakan stok, namun petani kita bisa menikmati harga yang layak,” ujar Teguh.