Indonesia kumpulkan peta ekosistem lahan gambut perusahaan baru

Hayati Nupus

JAKARTA

Indonesia tengah mengumpulkan peta fungsi ekosistem lahan gambut dari 147 perusahaan perkebunan yang baru saja memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan 147 perusahaan tersebut akan menyerahkan peta setelah memperoleh sosialisasi kebijakan dan arahan teknis terkait penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang digelar hari ini di Jakarta.

“Teman-teman [perusahaan] akan memberikan laporan di mana saja lokasinya, berapa jumlah logger yang akan disepakati bersama,” ujar Karliansyah, Senin, di sela-sela Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut pada Areal usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan, di Jakarta.

Setelah kesepakatan itu diperoleh, ujar Karliansyah, pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan peta fungsi ekosistem tersebut dan bersama-sama mengawasi implementasinya.

Dari 147 perusahaan perkebunan tersebut, menurut Karliansyah, potensi luasan ekosistem yang akan dipulihkan sebanyak 1,070 juta hektare.

Karliansyah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia, seluas 24,7 juta hektare yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Rinciannya, ujar Karliansyah, terdiri dari 12,4 juta hektare di hutan lindung dan 12,3 juta hektare di perkebunan.

Namun, lanjut Karliansyah, banyak wilayah tersebut yang terlalap api pada kebakaran hutan dan lahan 2015.

Saat ini, tambah Karliansyah, pemerintah dan perusahaan perkebunan tengah memulihkan kembali wilayah tersebut.

Pemerintah, kata berupaya agar kebakaran besar itu tak terulang kembali, terutama saat musim kemarau datang.

Karliansyah menjelaskan, gambut mudah terbakar karena berasal dari bahan tanaman organik yang membusuk dalam waktu lama.

Selain menyimpan karbon, gambut memiliki posisi penting untuk menyangga ekologi karena dapat mengatur air di dalam dan di permukaan tanah.

Oleh karena itu, tambah Karliansyah, pemerintah berupaya menata fungsi hidrologis lahan gambut, dengan pembangunan sekat kanal, pengaturan pintu air agar kondisi lahan gambut selalu lembab.

Pemerintah, menurut Karliansyah, tetap memastikan agar tinggi muka air tanah tetap normal di angka 0,4 meter.

“Mau ada api atau tidak, no problem kalau lahan gambut itu lembab,” ujar Karliansyah.

Selain perusahaan, pembinaan ini juga diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan dari berbagai wilayah.