Mauritius: Presiden Turki Erdogan layak dapat Nobel Perdamaian

Gulsum Incekaya

ISTANBUL

Sebuah acara ombudsman berskala internasional di Istanbul, Selasa, menyebutkan President Turki Recep Tayyip Erdogan layak untuk dianugerahi Nobel Perdamaian.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi pagi Simposium Internasional ke-4 tentang Institusi-Institusi Ombudsman dengan pejabat negara dari Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Rumania, Sudan, dan negara kepulauan Mauritius.

Ketika para partisipan mendiskusikan masalah Myanmar dan memuji upaya presiden dan ibu negara Emine Erdogan untuk membantu krisis Muslim Rohingya di Myanmar, seorang pejabat dari Mauritius menyarankan pimpinan negara Turki untuk dimasukkan nominasi Nobel Perdamaian.

Usulan tersebut didasari atas upaya Erdogan melawan ketidakadilan, serta kontribusinya terhadap umat manusia, terutama dalam menyuarakan penderitaan Muslim Rohingya.

Meskipun tidak dilakukan pemungutan suara untuk usulan tersebut, namun partisipan simposium sepakat bahwa Erdogan layak untuk dinominasikan.

Usulan tersebut muncul satu pekan jelang pengumuman pemenang Nobel Perdamaian 2017 yang akan diumumkan pada 6 Oktober.

Menurut Komite Nobel Norwegia, proses nominasi dimulai pada September tiap tahunnya, dan komite bertanggung jawab untuk memilih kandidatnya.

Nama-nama nominasi tidak dapat diumumkan hingga 50 tahun ke depan.

PBB mencatat bahwa sejak 25 Agustus, lebih dari 421.000 Rohingya telah mengungsi dari negara bagian Rakhine di barat Myanmar ke Bangladesh akibat operasi militer oleh pasukan pemerintah dan umat Buddha yang menewaskan, menjarah rumah, dan membakar desa-desa Rohingya.

Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam operasi militer tersebut.

Turki telah berada di garis terdepan dalam menyalurkan bantuan bagi pengungsi Rohingya, dan Presiden Erdogan telah membawa masalah krisis Rohingya dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Tahun lalu, Presiden Kolombia Juan Mauel Santos dianugerahi Nobel Perdamaian atas keberhasilannya menghentikan perang sipil di negaranya yang telah berlangsung selama 50 tahun.