Erric Permana
07 Februari 2019•Update: 07 Februari 2019
Erric Permana
JAKARTA
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin memastikan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Produk Halal bakal segera rampung dalam waktu dekat.
Menurut Lukman RPP tersebut sudah berada di meja presiden dan menunggu untuk ditandatangani.
"Tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden," kata Lukman Hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis.
Dia juga menegaskan seluruh kementerian/lembaga terkait telah sepakat mengenai substansi RPP Produk Halal itu.
"Sudah tidak ada [Perbedaan persepsi] karena seluruh menteri sudah menandatangani," kata dia.
Menurut dia, RPP yang merupakan aturan turunan UU NO 34 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal itu akan mensinergikan kementerian/lembaga terkait.
"Jadi setelah ada PP ini, baru kami bisa bergerak lebih seksama agar semua institusi yang ada itu kemudian bisa diintegrasikan, lalu semuanya bisa bekerja secara sinergis," jelas Lukman.
Dalam aturan itu kata Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa halal dan mengesahkan auditor yang memiliki kualifikasi tertentu untuk memeriksa kehalalan suatu produk.
"Jadi kewenangan itu masih ada di MUI," tambah dia.
Namun, nantinya kata dia Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal terhadap sebuah produk.
