Myanmar bantah genosida Rohingya

Bayram Altug

JENEWA

Penasihat Keamanan Nasional dari pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Taung Thun, membantah adanya “genosida” atau “pembersihan etnis” terhadap etnis Rohingya di Myanmar, demikian dilaporkan pada Jumat.

Tun menggelar konferensi pers di Kantor PBB Jenewa menyusul pernyataan Komisioner Tinggı HAM PBB Zeid Raad al-Hussein yang mengatakan bahwa ada bukti kuat terkait genosida terhadap etnis Rohingya sejak 25 Agustus hingga saat ini.

Penasihat Keamanan Nasional Tun mengatakan bahwa tidak ada bukti jelas terkait “genosida” atau “pembersihan etnis” terhadap umat Islam, meski pemerintah Myanmar tidak memberikan akses untuk PBB dan lembaga-lembaga internasional ke negara bagian Rakhine.

"Kami sering mendengar tuduhan pembersihan etnis atau genosida di Myanmar," kata Tun menambahkan bahwa pemerintah Myanmar tidak memiliki kebijakan seperti itu.

Mengabaikan sekitar 700 ribu umat Islam asal Rakhine yang mengungsi ke Bangladesh akibat serangan-serangan pasukan keamanan Myanmar dan umat Buddha fanatik, Tun mengklaim bahwa sebagian besar populasi Muslim di negara bagian Rakhine masih hidup di desa-desa di sana.

Tun mengatakan bahwa pelarian etnis Rohingya ke Bangladesh dikarenakan ketakutan terhadap Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA).

November lalu, Direktur Perlindungan Internasional Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk menyatakan hanya 150 ribu Muslim yang tersisa di negara bagian Rakhine.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zayd Raad al-Hussein pada Rabu mengatakan, "Kantor Saya [Dewan Hak Asasi Manusia] yakin bahwa pembersihan etnis masih terus berlanjut di negara bagian Rakhine...”

Menurut data terakhir yang dirilis PBB, sekitar 700 ribu umat Islam Rakhine yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar telah mengungsi ke Bangladesh.

Sekitar tahun 1970, diperkirakan ada sekitar 2 juta populasi muslim yang tinggal di Rakhine, namun jumlah ini telah merosot ke bawah 350 ribu karena pelarian dari serangan-serangan sistemis.

Menurut gambar satelit yang dirilis oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, lebih dari 350 desa milik umat Islam di daerah tersebut telah habis dibakar.