22 September 2017•Update: 24 September 2017
Emin Avundukluoglu
ANKARA
Parlemen akan menggelar sesi khusus untuk membahas perluasan operasi militer Turki di utara Irak dan Suriah, kata wakil ketua majelis parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (AK).
"Majelis Umum Parlemen Turki akan menggelar sesi khusus pada 23 September pukul 1600 [waktu setempat] untuk membahas perpanjangan mosi perdana menteri yang memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan operasi lintas perbatasan di utara Irak dan Suriah," kata Mustafa Elitas.
Sebelumnya, mosi tersebut juga memungkinkan tentara Turki untuk melancarkan operasi lintas perbatasan pada 2 Oktober 2016 hingga 31 Oktober 2017.
Parlemen akan membahas apakah mereka akan melanjutkan mosi yang sama atau membuat mosi baru yang memungkinkan tentara Turki untuk melancarkan operasi lintas perbatasan di utara Irak dan Suriah.
Wakil Ketua Partai Gerakan Nasional (MHP) Erkan Akcay mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa partainya akan mendukung mosi baru.
Keputusan untuk menggelar sesi khusus ini dibuat setelah KRG menolak untuk membatalkan rencana referendum yang akan dilaksanakan di wilayah otonomi Kurdi di utara Irak, pada 25 September.
Amerika Serikat dan PBB telah menentang referendum, karena dapat mengganggu operasi melawan Daesh, serta dapat menyebabkan ketidakstabilan regional.
Baghdad juga mengancam akan melibatkan militer jika referendum tersebut berakhir ricuh.
Presiden KRG Masoud Barzani mengatakan, jika hasil suara menyatakan setuju, itu bukan serta-merta berarti deklarasi kemerdekaan, namun akan membuka jalan untuk perundingan dengan pemerintah Irak.