Rhany Chairunissa Rufinaldo
26 September 2018•Update: 26 September 2018
Zehra Ulucak
ANKARA
Sebuah laporan yang baru dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS menggambarkan penindasan tentara Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai tindakan yang "terencana dan terkoordinasi dengan baik."
"Ruang lingkup dan skala operasi militer menunjukkan bahwa mereka terencana dan terkoordinasi dengan baik," kata laporan yang dirilis pada Senin, mengacu pada kekerasan militer Myanmar terhadap orang-orang Rohingya di negara bagian Rakhine.
Laporan itu termasuk wawancara dengan orang-orang Rohingya, yang lolos dari penganiayaan di Myanmar dan mencari perlindungan di Bangladesh selama dua tahun terakhir.
"Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi Rohingya mengalami atau menyaksikan secara langsung kekerasan ekstrem dan penghancuran rumah mereka," katanya.
Menurut laporan itu, 84 persen dari warga Rohingya, yang merupakan bagian dari penelitian itu, menunjuk militer sebagai pelaku penganiayaan dan pembunuhan yang mereka saksikan.
Warga Rohingya mengatakan bahwa pasukan keamanan menggunakan penyembur api untuk membakar rumah-rumah, membunuh dan melukai mereka.
Mereka juga mencatat tindakan-tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, membakar Al-Quran, memisahkan para korban, memukul atau membunuh bayi dan anak-anak, serta menyerang wanita dan bayi selama proses kelahiran atau setelahnya.
"Survei itu mengungkapkan bahwa kekerasan baru-baru ini di Negara Bagian Rakhine adalah sesuatu yang ekstrem, berskala besar, meluas, dan tampaknya diarahkan untuk meneror dan mengusir penduduk Rohingya," katanya.
Laporan itu menambahkan bahwa para pelaku di beberapa daerah juga mengunci orang-orang di rumah-rumah mereka lalu membakarnya dan menenggelamkan perahu-perahu yang penuh dengan ratusan warga Rohingya yang berusaha melarikan diri.
"Analisis citra dari 30 Agustus hingga 23 Oktober 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 38.000 bangunan hancur oleh api," katanya.
Pada Agustus, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan dalam sebuah pidato kepada Dewan Keamanan PBB bahwa "dunia tidak dapat lagi menghindari kenyataan pahit dari apa yang terjadi."
Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB di Myanmar juga menyerukan persidangan terhadap para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, di Pengadilan Kriminal Internasional karena melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya.
Penganiayaan Rohingya
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan -- termasuk bayi dan anak kecil -- pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.