Muhammad Latief
JAKARTA
Hampir seluruh wilayah Indonesia ternyata juga lazim menghadapi ancaman bencana likuefaksi, yaitu fenomena penurunan lapisan tanah akibat kehilangan kekuatan, ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rudy Suhendar, di Jakarta, Rabu.
Seperti halnya tsunami, likuefaksi ini mengamplikasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi.
“Potensinya merata di seluruh Indonesia, hanya Pulau Kalimantan yang lebih sedikit potensi bencananya,” ujar Rudy saat menggelar konferensi pers, Rabu.
Likuefaksi terjadi di Palu setelah gempa bumi berkekuatan M 7,4 menghantam kota itu. Salah satunya terjadi di Perumahan Balaroa, Palu Barat yang terkesan hanyut dan ditelan bumi. Tim Sar menduga 900 kepala keluarga di perumahan tersebut tertimbun.
Pada video yang beredar di media sosial, tampak bangunan dan pohon-pohon berpindah cepat dari tempat semula. Permukaan tanah terlihat seperti terbalik, merekah dan menciptakan gundukan tinggi
Video lain memperlihatkan sekumpulan orang yang berlari menghindari rumah yang tampak amblas ke tanah.
Video-video tersebut dikonfirmasi benar sebagai proses likuefaksi tanah di Palu. Likuefaksi di Palu itu terjadi karena tanah terdampak gempa didominasi susunan tanah aluvium yang mengandung pasir halus. Karena itulah mudah mencair dan hanyut.
Menurut Rudy, endapan air tanah saat terjadi likuefaksi muncul ke permukaan seperti bubur, kemudian lapisan di atasnya ambles ke bawah. Sejauh ini likuefaksi di Palu, menurutnya adalah kejadian terbesar di Indonesia hingga saat ini, kata Rudy.
Sebelumnya pada gempa di Aceh, Padang dan Nusa Tenggara Barat juga terjadi likuefaksi namun dengan skala yang lebih kecil.
Menurut Rudy, potensi likuefaksi akan lebih besar jika lapisan pasir dalam tanah lebih tebal. Jakarta misalnya lapisan pasinya mempunyai ketebalan sekitar 25 sentimeter (cm), sedangkan di tempat lain ada yang mencapai 60 cm, tergantung proses pengendapan sedimen
“Semua wilayah di Indonesia punya potensi (likuefaksi). Yang membedakan adalah ketebalannya,” ujar dia.
Sayangnya, hingga Badan Geologi tidak mempunyai peta kerawanan likuefaksi di Indonesia. Pemetaan baru ada pada beberapa daerah yang pernah mengalami likuefaksi.
Tata ruang tanggap bencana
Saking besarnya ancaman bencana di Indonesia, pemerintah secara rutin melakukan pemetaan kawasan rawan bencana gempa dan tsunami. Hasilnya setiap saat diberikan pada pemerintah daerah agar menjadi pedoman perencanaan pembangunan.
Wilayah yang dilanda gempa dan tsunami di Palu sebenarnya sudah ada dalam peta kerawanan tersebut, kata Rudy.
Pemerintah daerah menurut dia seharusnya memasukkan peta kerawanan itu dalam kebijakan tata ruangnya. Misalnya kawasan rawan gempa tidak diperuntukkan sebagai kawasan perumahan atau perkantoran.
Selain itu membuat aturan khusus untuk pendirian bangunan di kawasan bencana, seperti memperkuat infrastruktur atau hal lain. Selain itu sikap manusia terhadap bencana juga harus dibenahi.
"Teknik membangun, ini pun harus benar-benar diperhatikan untuk kemungkinan terjadinya gempa, tsunami atau likuefaksi," ujar Rudy.
"Wilayahnya harus melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami. Penataan ruang hendaknya berbasis kebencanaan termasuk semua infrastruktur bangunan harus mempertimbangkan aspek kegempaan. Ini salah satu upaya mitigasi pengurangan risiko bencana geologi.”
Sumber gempa membentang di seluruh Indonesia
Menurut Rudy, sumber gempa bumi di Indonesia berasal dari zona subduksi dan sesar aktif di darat. Zona subduksi membentang di sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, selatan Bali dan Nusa Tenggara, dan membelok di Kepulauan Maluku yang membentuk palung laut. Zona subduksi juga sebagai sumber pembangkit tsunami.
Sesar aktif di darat tersebut antara lain Sesar Besar Sumatera yang memanjang dari utara sampai selatan di Pulau Sumatera.
Sementara di Pulau Jawa terdapat Sesar Cimandiri, Sesar Lembang, Sesar Baribis dan Sesar Opak.
"Selain itu terdapat Sesar Belakang Busur Flores di utara Kepulauan Nusa Tenggara, Sesar Palu-Koro di Sulawesi Tengah, Sesar Tairura-Aiduna, Sesar Sorong dan lainnya," ujar Rudy.
Sejauh ini, hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi gempa adalah mendelineasi (menandai) sumber gempa. Kemudian memperkirakan periode ulang gempa bumi, menentukan parameter tiap sumber gempa bumi.
Peneliti senior gempa dan tsunami Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Danny Hilman mengatakan wilayah Indonesia berada di kawasan lempeng bumi yang terus bergerak yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur menjadikan Indonesia rawan gempa bumi.
Peneliti gempa LIPI Mudrik Rahmawan Daryono meski tidak bisa memprediksi waktu gempa, namun ilmu pengetahuan bisa mengetahui polanya, sehingga bisa dijadikan tambahan informasi dalam menghadapi bencana.
Menurut dia, gempa bumi tidak terjadi secara acak, tetapi rutin. Dirinya pernah melakukan penelitian untuk mengetahui sejarah dan frekuensi gempa bumi pada suatu daerah, salah satunya di segmen Saluki, Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan sesar Palu Koro yang menyebabkan gempa di Palu.
Melalui kajian ini, tim menemukan fakta bahwa di segmen Saluki, gempa terjadi dengan interval setiap 130 tahun dengan kisaran magnitudo enam hingga tujuh.
Dia menemukan Gempa terjadi di wilayah yang sama pada 1909 dan sekitar lima kali gempa bumi tua yang belum diketahui usianya dan dua gempa bumi yang lebih tua lagi pada 1285 dan 1415.
“Tapi ini masih harus dikaji lagi, interval 130 tahun itu masih belum diketahui deviasinya. Bisa jadi lebih cepat 50 tahun bisa jadi lebih lambat ratusan tahun. Tapi yang kita tahu pasti terakhir terjadi tahun 1909 dan kejadian gempa bumi tua lainnya,” ujar dia.
Mudrik menekankan perlunya penelitian tentang sejarah gempa. Karena dalam kondisi tak bisa memprediksi, ilmu setidaknya dapat mengetahui polanya sehingga bisa diantisipasi.
Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto meminta agar pembagian potensi kerawanan bencana di Indonesia disesuaikan karakteristik daerah. “Nantinya strategi mitigasi pengurangan risiko bencana bisa disesuaikan dengan karakteristik daerahnya,” ujar Eko.
Menurutnya investasi pengurangan bencana bisa dimasukkan di skema anggaran tiap dinas di daerah. Program ini dapat dijalankan dengan mekanisme mudah dan murah.
“Seperti jika bisa masuk ke Dinas Agama tiap daerah, kita bisa menjadikan program pengurangan bencana sebagai bagian praktik sosial keagamaan,” ujar Eko.
news_share_descriptionsubscription_contact
