Pizaro Gozali Idrus
16 Mei 2020•Update: 18 Mei 2020
JAKARTA
Amnesty Internasional meminta pemerintah Republik Indonesia untuk membuka wilayah perbatasan lautnya agar dapat dilintasi para imigran etnis Rohingya.
Saat ini, sekitar lima ratus orang asal Myanmar dikabarkan hendak memasuki kawasan perairan Aceh.
“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak menolak kapal berisi ratusan pengungsi Rohingya yang ingin masuk ke perairan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional ndonesia Usman Hamid dalam keterangan resminya pada Jumat.
Usman menegaskan ratusan etnis Rohingya tersebut merupakan pengungsi yang hendak menyelamatkan diri dari rezim represif di Myanmar.
Usman menyampaikan Indonesia punya tanggung jawab menerima para pengungsi tersebut, untuk masuk, ataupun melintas di perairan Indonesia.
“Untuk itu kami memandang perlu bagi pihak berwenang di negara ini (Indonesia) untuk mengizinkan semua kapal yang membawa pengungsi tersebut, untuk menepi demi alasan keselamatan, dan kemanusian,” terang Usman.
“Mereka (pengungsi Rohingya) tergolong sebagai orang yang dalam kesulitan, yang dalam hukum internasional seharusnya diselamatkan oleh Pemerintah Indonesia,” sambung dia
Dia menjelaskan hukum internasional melarang tiap negara untuk menolak atau mengusir pengungsi dari satu negara. Penolakan terhadap pengungsian merupakan pelanggaran hukum internasional dan asas kemanusian.
Sebelumnya, sekira lima ratus orang Rohingya tetap bertahan di luar perairan Indonesia. Mereka diketahui hendak memasuki wilayah Aceh.
Dengan dua kapal motor tanpa navigasi dan logistik yang cukup, mereka menyelamatkan diri dari dugaan genosida yang dilakukan pemerintahan junta di Rakhine, Myanmar.
