Mendagri: Tidak ada Pilkada di ibu kota baru

Erric Permana

JAKARTA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ibu kota baru di Kalimantan nanti bukan merupakan daerah otonom.

Dia menyebut nantinya ibu kota baru tersebut tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

"Setahu saya tidak ada [Pilkada]. Ya nanti tanya Bappenas," ujar Tjahjo, pada Senin di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia mencontohkan ibu kota nanti seperti Putrajaya yang merupakan pusat pemerintahan Malaysia.

Hingga kini keputusan tersebut masih dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Yang saya pahami begitu. Tapi teknisnya tanya Pak Bappenas," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan.

Dalam rapat terbatas pada awal Agustus mengenai rencana pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo itu mengatakan lokasi ibu kota di Kalimantan sudah semakin mengerucut dan masih dalam tahap kajian.

"Provinsinya dimana? Ini yang harus didetailkan lagi," ujar Jokowi, sapaan Joko Widodo, di kantornya.

Pemerintah akan melihat ketersediaan air, potensi bencana, infrastruktur, sosial politik serta pertahanan dan keamanan di sejumlah provinsi di Kalimantan untuk dipilih sebagai ibu kota.

"Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan nanti akan diputuskan setelah detail dipaparkan," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri mempelajari pengalaman dari negara lain untuk memindahkan ibu kota.

"Faktor apa jadi hambatan jadi kita antisipasi sedini mungkin, faktor kunci keberhasilan kita adopsi," jelas dia.

Dia meminta persiapan skema pembiayaan melalui APBN dan non APBN serta regulasi yang dibutuhkan dalam proses pemindahan ibu kota.