Perguruan tinggi minta pemerintah perbaiki komunikasi publik penanganan pandemi

JAKARTA

Sejumlah rektor perguruan tinggi menyarankan pemerintah untuk menata komunikasi publik dalam penanganan Covid-19 agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat.

Hal ini disampaikan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta saat bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim secara virtual pada Kamis.

Dalam keterangan resmi Kemenko Polhukam yang dirilis Jumat, ada lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia yang mengikuti pertemuan tersebut.

Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu meminta pemerintah memperbaiki komunikasi publik dalam penanganan pandemi.

Menurut dia, perbedaan pandangan di antara kementerian menyebabkan masyarakat bingung dan mengakibatkan adanya gejolak yang bisa berdampak terhadap perguruan tinggi.

"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat di antara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid-19, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas," kata dia.

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik.

“Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait Covid-19 dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoax di masyarakat” ujar Ari.

Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi masukan dan kritik yang diberikan para rektor.

Menurutnya, pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dalam hal komunikasi ke publik.

Karena itu, dia terus mengajak para rektor karena pemerintah meyakini perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga situasi politik, hukum, dan keamanan di masa pandemi Covid-19.