Nicky Aulia Widadio
15 Februari 2021•Update: 15 Februari 2021
JAKARTA
Kementerian Kesehatan menyatakan masyarakat yang menolak disuntik vaksin Covid-19 akan diberikan sanksi, namun pemberian sanksi tersebut sebagai upaya terakhir dari pemerintah setelah menempuh cara edukasi dan upaya persuasif lainnya.
Sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2021.
Dalam Perpres 14/2021, ada sejumlah sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang menolak vaksin yakni penundaan atau penghentian bantuan sosial, pelayanan administrasi, hingga denda.
Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah akan mengutamakan edukasi dan cara-cara persuasif agar masyarakat bersedia disuntik vaksin.
“Sanksi adalah jalan terakhir kalau betul-betul tidak bisa dilaksanakan,” kata Nadia melalui konferensi pers virtual pada Senin.
“Kalau seorang masyarakat tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan vaksinasi dan dengan itu dia membahayakan orang lain, tentu pemerintah harus mengambil tindakan terkait ini,” lanjut dia.
Dia meminta agar masyarakat mau disuntik vaksin sebagai salah satu cara untuk mencapai kekebalan komunitas dan mengendalikan penularan Covid-19.
Indonesia telah menjalankan program vaksinasi sejak 13 Januari 2021 dengan menargetkan 1,49 juta tenaga kesehatan. Sejauh ini sebanyak 1.080.000 tenaga kesehatan telah disuntik vaksin Covid-19.
Program vaksinasi tahap kedua akan dimulai pada pekan ini dengan menyasar 38,5 juta orang lanjut usia dan pekerja di sektor pelayanan publik seperti anggota TNI-Polri, guru, pekerja di bidang transportasi, hingga pengemudi ojek online.
