6 bulan sudah Myanmar blokir internet di Rakhine

JAKARTA

Pemblokiran internet di utara Negara Bagian Rakhine memasuki enam bulan, periode terpanjang di dunia.

Pemerintah Myanmar memblokir internet sebagai cara untuk menangani konflik etnis di negaranya.

Hingga saat ini, Pemerintah Myanmar belum membuat pengumuman apa pun untuk menanggapi seruan publik agar segera memulihkan koneksi internet di empat kota kecil di Rakhina, yaitu Ponnagyun, Mrauk-U, Kyauk Daw dan Minbya.

“Hari ini Rakhine, besok bisa jadi Shan, Kachin, atau bahkan ketika ada protes di Yangon,” ujar Direktur Free Expression Myanmar Ma Yin Yadanar Thein, kutip Myanmar Times.

Sabtu kemarin, 20 organisasi masyarakat sipil menyerukan pernyataan bersama yang mengutuk pemblokiran itu.

Menurut mereka, alasan pemerintah soal keamanan nasional tidak dapat dibenarkan dan “tak proporsional”, bahkan memperparah konflik.

“Meski ada kecaman global, termasuk dari PBB, pemerintah tetap tak memulihkan akses internet,” ujar koalisi organisasi masyarakat sipil, di antaranya Organisasi Aktivis Kebebasan Berekspresi (ATHAN), Myan ICT for Development Organization (MIDO), Progressive Voice, dan Jaringan Generasi Baru Rakhine Youth.

November lalu, PBB bergabung dengan seruan kelompok itu dan menyebutnya “hambatan signifikan” bagi pekerjaan dan komunikasi di wilayah itu.

Pemblokiran layanan internet itu dilakukan mulai 21 Juni lalu dan tanpa batas waktu.

Pemerintah meminta empat operator telekomunikasi dengan alasan demi “menjaga stabilitas, hukum dan ketertiban di daerah-daerah ini.”

Juli lalu, anggota parlemen Kota Rathedaung Daw Khin Saw Wai mengajukan mosi darurat untuk memulihkan layanan internet namun ditolak pembicara parlemen.

Pemblokiran itu mengganggu mata pencaharian, mengancam keselamatan masyarakat dan memperburuk kemanusiaan.

Sekaligus mempersulit akses bantuan pengungsi, mengganggu sistem pembayaran digital, bahkan investasi.