WASHINGTON

Sebuah laporan dari kelompok Muslim di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa sebagian besar orang-orang dalam daftar pantauan FBI, atau lebih dari 98 persen di antaranya, adalah nama-nama Muslim.

Laporan berjudul "Dua Puluh Tahun Terlalu Banyak, Seruan untuk Menghentikan Daftar Pantauan Rahasia FBI," merinci penggunaan Database Penyaringan Terorisme oleh FBI, yang katanya menargetkan para Muslim.

Artikel itu dirilis oleh Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) pada hari Senin.

Setelah diberikan daftar FBI versi 2019 oleh peretas Swiss yang menemukannya secara online setelah tidak sengaja diposting oleh maskapai penerbangan regional, CAIR melakukan analisis komprehensif terhadap lebih dari 1,5 juta nama.

"Lebih dari 350.000 nama termasuk beberapa transliterasi dari Mohamed atau Ali atau Mahmoud dan 50 nama yang paling sering muncul semuanya adalah nama Muslim," kata laporan itu.

"Dari nama daftar pantauan yang telah kami ulas, kami memperkirakan lebih dari 1,47 juta nama tersebut Muslim—lebih dari 98 persen dari total," tambah artiet tersebut.

Laporan itu mencatat bahwa selama 20 tahun, daftar rahasia FBI telah membawa kesulitan dan ketakutan bagi komunitas Muslim.

“Tapi jutaan target FBI berikutnya bukanlah Muslim. Dengan terangkatnya kabut Perang Melawan Terorisme, daftar rahasia FBI suatu hari akan menemukan target baru. Target selanjutnya adalah sesama warga Amerika, dan laporan ini dimaksudkan sebagai peringatan kepada mereka," kata laporan itu.

Kelompok Muslim itu juga menyerukan Presiden Joe Biden untuk mengambil tindakan dalam mengatasi daftar pantauan tersebut.

Orang-orang dalam daftar pantauan menghadapi berbagai hambatan, termasuk pembatasan perjalanan, masalah imigrasi, pertemuan dengan FBI, catatan kekerasan polisi, kesulitan mendapatkan izin dan lisensi, konsekuensi profesional, dan akses terbatas ke gedung pemerintah.

Dalam insiden baru-baru ini yang melibatkan akses ke gedung pemerintahan, Walikota Prospect Park, New Jersey Mohamed Khairullah tiba-tiba tidak diundang oleh Secret Service untuk menghadiri perayaan Idul Fitri di Gedung Putih. Penolakan ini dikaitkan dengan status daftar pantauannya di FBI.