LONDON

Sejumlah akademisi, intelektual, pembela hak asasi manusia, perwakilan media dan organisasi non-pemerintah mengumumkan inisiatif "Pengadilan Gaza" di London dengan tujuan menyelidiki “kejahatan perang” yang terus dilakukan Israel di Jalur Gaza.

Proyek ini diketuai oleh mantan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Richard Falk, dan mencakup nama-nama seperti Michael Lynk dan Hilal Elver, mantan Pelapor Khusus PBB, serta Noura Erakat, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, John Reynolds, Diana Buttu, Cemil dan Aydın Penny Green, dari akademisi.

Di antara anggota “pengadilan” tersebut terdapat nama-nama penting dari berbagai wilayah di dunia yang asal usulnya berbeda-beda seperti Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornell West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmud Mamdani , Craig Mokhiber , Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al-Arian, Farank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan dan Victoria Brittain.

Hari pertama pertemuan di London juga menampilkan sesi khusus dengan perwakilan organisasi non-pemerintah dan hak asasi manusia Palestina yang akan memainkan peran penting di pengadilan.

Organisasi non-pemerintah yang berpartisipasi dalam sesi ini antara lain Hukum untuk Palestina, Jaringan LSM Lingkungan Palestina, Jaringan Kedaulatan Pangan Arab (APN), Pusat Hukum Perlindungan Hak-Hak Minoritas Arab di Israel (Adalah), organisasi Palestina Al-Haq Human Rights, BADIL, Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan, Asosiasi Addameer untuk Hak Asasi Manusia dan Dukungan Tahanan, sebuah organisasi non-pemerintah yang dibentuk untuk membela hak-hak tahanan Palestina, dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR). .

Dalam pertemuan tersebut ditentukan proses logistik, pembentukan struktur organisasi pengadilan dan prinsip-prinsip operasionalnya. Topik-topik seperti prinsip-prinsip dasar operasional pengadilan, serta strategi eksekusi dan komunikasi, juga dibahas secara rinci.

Pengadilan tahap kedua, berdasarkan kesadaran masyarakat, diperkirakan akan diadakan di Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina, pada bulan Mei 2025, dan tahap ketiga dan terakhir akan diadakan di Istanbul pada bulan Oktober 2025.

Laporan yang telah disiapkan, pernyataan saksi dan rancangan deklarasi akan disampaikan kepada publik pada sidang di Sarajevo. Pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil dari wilayah tersebut dan para ahli serta masyarakat yang terkena dampak situasi di Gaza.

Selama sidang utama, salah satu tahapan terpenting dari Pengadilan Gaza yang akan diadakan di Istanbul pada bulan Oktober 2025, dewan tersebut, yang terdiri dari para ahli di bidang hukum, budaya, politik dan masyarakat sipil, akan mendengarkan kesaksian dari para korban dan saksi dan rancangan keputusan akhir akan diumumkan.

Selain itu, keputusan yang berisi kewenangan khusus dan rekomendasi juga akan diumumkan sejalan dengan perkembangan terkini terkait proses Pengadilan Gaza.

Pengadilan Gaza dibentuk terutama untuk menyelidiki dan mengevaluasi tuduhan “kejahatan internasional,” termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan “genosida,” yang dilakukan oleh Israel setelah 7 Oktober tahun lalu.

Pengadilan ini menonjol sebagai sebuah inisiatif yang diselenggarakan oleh para pembela hak asasi manusia terkemuka, pakar hukum internasional dan organisasi non-pemerintah internasional dan regional yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.

Dibuat sebagai inisiatif independen, pengadilan ini bertujuan untuk menarik perhatian komunitas internasional dengan memasukkan pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina ke dalam agenda.

Dalam lingkup dengar pendapat, di mana anggota pengadilan akan fokus pada dimensi krisis kemanusiaan di Gaza, kurangnya akuntabilitas atas “kejahatan perang” Israel yang sedang berlangsung akan diselesaikan dan kesaksian orang-orang dan organisasi non-pemerintah akan dianalisis. organisasi yang terkena dampak kejahatan ini.

Israel akan diadili secara in absensia karena melakukan “genosida” dan “kejahatan perang” di Gaza.

Tujuannya adalah agar pengadilan dapat melaksanakan persidangannya dengan transparansi penuh, bekerja secara independen dari lingkaran kekuatan internasional dan tanpa batasan, serta menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang memungkinkan.

Pengadilan Gaza bertujuan untuk memberikan forum alternatif bagi pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditangani oleh lembaga peradilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) karena pengaruh politik atau karena penyelesaian kasus yang memakan waktu terlalu lama. .

Dalam hal ini, pengadilan bukanlah alternatif bagi ICC dan ICJ, melainkan bertujuan untuk mendukung lembaga-lembaga tersebut dengan tujuan memberikan hasil yang dapat diandalkan secara hukum dan meningkatkan kesadaran global.