ALGIERS, Aljazair
Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune pada Minggu meluncurkan kritik keras terhadap Prancis atas dampak sisa-sisa penjajahan Prancis terhadap negaranya.
Hal itu disampaikannya dalam pidato yang disampaikan di hadapan kedua majelis parlemen dalam pidato kenegaraannya, di mana ia memaparkan capaian masa jabatan presiden pertamanya dari tahun 2019-2024 dan menguraikan agendanya untuk masa jabatan keduanya, yang dimulai pada bulan September, menurut seorang koresponden Anadolu.
Tebboune mengatakan Aljazair menuntut Prancis mengakui kejahatan yang dilakukannya selama masa kolonial tahun 1830-1962, dan menekankan bahwa negara tersebut tidak meminta kompensasi materiil.
"Kami mengejar martabat leluhur kami," katanya.
"Jumlah martir Aljazair selama 132 tahun penjajahan adalah 5,6 juta orang, dan tidak ada jumlah uang yang dapat mengganti hilangnya satu martir pun selama perlawanan atau perjuangan bersenjata," tegasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah krisis politik parah antara Aljazair dan Prancis yang menyebabkan penarikan duta besar Aljazair dan pemanggilan duta besar Prancis.
Pihak berwenang Aljazair menghubungkan eskalasi ini dengan "tindakan permusuhan yang dilakukan oleh intelijen asing Prancis di tanah Aljazair."
Tebboune juga mengenang kekejaman yang dilakukan oleh tentara kolonial Prancis, khususnya di bawah Jenderal Thomas Robert Bugeaud, gubernur jenderal Aljazair dari tahun 1841-1847, yang ia gambarkan sebagai "genosida."
Ia menegaskan kembali komitmennya untuk menangani berkas-berkas era kolonial dengan Prancis dan menunjukkan bahwa Prancis terus menyimpan 500 tengkorak warga Aljazair yang dipenggal pada abad ke-19 dan dibawa ke Paris.
"Kami baru berhasil menemukan 24 tengkorak sejauh ini," katanya.
Di dalam negeri, Tebboune mengumumkan rencana untuk meluncurkan dialog dengan partai-partai politik awal tahun depan "untuk memperkuat kemerdekaan negara dan memperkuat persatuan internal."
Ia mengatakan dialog tersebut, yang tanggal pastinya belum ditentukan, akan bersifat "inklusif dan mendalam," dan berpuncak pada pengenalan undang-undang baru yang mengatur partai politik dan asosiasi.
