Alyssa McMurtry
05 Desember 2017•Update: 06 Desember 2017
Alyssa McMurtry
MADRID, Spanyol
Pengadilan Tinggi di Spanyol memutuskan pembebasan bersyarat bagi enam mantan menteri pemerintah otonomi Catalonia.
Keputusan penahanan atas kasus pemberontakan, makar dan penyalahgunaan dana publik terhadap mantan menteri pemerintah otonomi Catalonia dan dua perwakilan organisasi separatis berubah setelah kasus tersebut dialihkan dari Pengadilan Nasional ke Pengadilan Tinggi.
Hakim Pengadilan Tinggi Pablo Llarena kembali mengambil keterangan dari para tersangka pekan lalu dan memutuskan pembebasan bersyarat bagi mereka.
Enam mantan menteri Catalonia tersebut akan bebas setelah membayar jaminan EUR 100 ribu.
Selain itu mereka akan dicekal ke luar negeri, wajib lapor ke pengadilan sekali dalam sepekan dan membiarkan paspor mereka disita.
Sementara itu, Llarena memutuskan untuk melanjutkan penahanan mantan Deputi Presiden Catalonia Orial Junqueras, mantan Menteri Dalam Negeri Joaquin Forn, dan Ketua Majelis Nasional Catalan (ANC) serta Ketua Omnium Cultural Jordi Sanchez, dan Jordi Cuixart yang mengorganisir aksi sipil pro-kemerdekaan di Catalonia. Keputusan tersebut diberikan karena mereka dinilai “beresiko melarikan diri”.
Setelah mengadakan referendum kemerdekaan tidak sah pada 1 Oktober lalu, Parlemen Lokal Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada 27 Oktober.
Dalam penyelidikan terkait aksi pro-kemerdekaan di Catalonia, seorang mantan menteri Catalonia, mantan Ketua Parlemen Catalonia Carme Forcadell dan empat mantan anggota dewan juga telah dibebaskan bersyarat sebelumnya.
Sementara itu, proses hukum terkait pemintaan ekstradisi dan penangkapan mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont dan empat mantan menteri Catalonia, yang mangkir dari pengadilan dan pergi ke ibukota Belgia, Brussel, masih terus berlanjut.
Pemilihan parlemen lokal di Catalonia akan diselenggarakan pada 21 Desember. Kampanye telah dimulai secara resmi pada Minggu.
Sebagian besar politisi Catalonia yang telah dibebaskan bersyarat maupun yang masih ditahan juga menjadi calon pada pemilu tersebut.