Delegasi Turki akan berkunjung ke Mesir pada awal Mei

ANKARA

Delegasi diplomat senior Turki akan melakukan kunjungan resmi ke Mesir pada awal Mei, ungkap Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis.

Berbicara dalam wawancara yang disiarkan televisi swasta Turki, Menlu Cavusoglu mengatakan Mesir telah mengundang pihak Turki untuk melakukan kunjungan tersebut, dan pertemuan itu akan diadakan di tingkat wakil menteri luar negeri.

Setelah pertemuan antar delegasi ini, Cavusoglu mengatakan dia dapat bertemu dengan sejawatnya dari Mesir juga.

Turki dan Mesir baru-baru ini merilis pernyataan tentang normalisasi hubungan bilateral, yang menunjukkan pemulihan hubungan yang diharapkan setelah lebih dari tujuh tahun mengalami ketegangan secara politik.

Kedua negara saling memberikan sinyal positif untuk menjalin komunikasi dan dialog, termasuk kemungkinan mengadakan pembicaraan untuk menentukan perbatasan maritim mereka di Mediterania Timur.

Laut Hitam

Mengenai ketegangan terkini di Laut Hitam, Cavusoglu mengatakan Turki menginginkan laut tersebut menjadi "lautan perdamaian" dan dia menambahkan bahwa semua negara di pesisir pantai telah bersatu dan setuju untuk menentukan batas maritim mereka.

Amerika Serikat (AS) pada 9 April telah mengirim pemberitahuan diplomatik ke Turki untuk melewati dua kapal perangnya melalui selat Turki, tetapi Cavusoglu mengatakan AS membatalkan pemberitahuan itu secara lisan sambil menunggu pemberitahuan resmi.

Kapal-kapal itu seharusnya akan tiba di Laut Hitam pada 14-15 April dan tinggal di sana hingga 4-5 Mei.

Jika kapal perang AS tidak lewat pada tanggal tersebut, Cavusoglu mengatakan maka masa pemberitahuan selama 15 hari sesuai dengan Konvensi Montreux akan dimulai lagi.

"Turki secara ketat mengikuti Konvensi Montreux [soal aturan penggunaan Selat]. Baik Rusia maupun siapa pun seharusnya tidak memiliki kekhawatiran tentang itu," tambah dia.

Konvensi Montreux ditandatangani pada 1936, memberikan Turki kendali atas selat dan wewenangnya untuk mengatur transit kapal perang angkatan laut asing.

Berdasarkan ketentuan konvensi tersebut, AS sebagai negara non-Laut Hitam, berkewajiban untuk memberitahu Turki 15 hari sebelumnya sebelum mengirim kapal perang melalui selat Bosphorus dan Canakkale, yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Mediterania.

AS dikabarkan telah melakukan penerbangan pengintaian di atas Laut Hitam untuk memantau aktivitas angkatan laut Rusia dan mengawasi pergerakan pasukannya di Krimea, yang direbut Moskow dari Ukraina dan dianeksasi pada 2014.

AS mengatakan Rusia menambahkan pasukannya di dekat perbatasan timur Ukraina dalam jumlah yang besar, dan mulai mendukung kelompok separatis di wilayah timur Donbas.

Konflik tujuh tahun antara pasukan pemerintah dan separatis yang didukung Rusia telah merenggut lebih dari 13.000 nyawa, menurut data PBB.

Pertempuran meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dan militer Ukraina mengatakan satu tentara tewas dalam bentrokan dengan separatis pada Minggu kemarin.

Tuduhan genosida Armenia

Menanggapi pertanyaan tentang posisi AS pada peristiwa tahun 1915, Menteri Luar Negeri Cavusoglu menggarisbawahi bahwa jika Washington mengikuti hukum internasional, mereka tidak akan mengakui "peristiwa yang disebut genosida Armenia."

"Kami yakin AS tidak akan membuat pernyataan seperti itu pada 24 April. Tapi, anggap saja mereka membuat keputusan seperti itu, hanya karena seorang politisi mengatakan hal seperti itu, bukan berarti keputusan itu harus diterima. PBB membuat keputusannya secara terbuka pada tahun 1948," tambah dia.

Posisi Turki pada peristiwa 1915 adalah bahwa kematian orang-orang Armenia di timur Anatolia terjadi ketika beberapa kelompok berpihak pada penyerangan Rusia dan melakukan pemberontakan melawan pasukan Ottoman.

Ottoman memutuskan untuk merelokasi orang-orang Armenia yang selanjutnya mengakibatkan banyak korban.

Turki keberatan dengan deskripsi insiden tersebut sebagai "genosida" tetapi menggambarkan peristiwa 1915 sebagai tragedi di mana kedua belah pihak menderita korban.

Ankara telah berulang kali mengusulkan pembentukan komisi bersama dari sejarawan dari Turki dan Armenia ditambah para ahli internasional untuk memeriksa masalah tersebut.