Dubes AS: China berperang melawan agama

Michael Hernandez

WASHINGTON

Pemerintah China terlibat dalam tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kelompok-kelompok agama yang serupa dengan "perang terhadap iman," kata utusan Amerika Serikat untuk kebebasan beragama, Kamis.

"Tapi ini adalah perang yang tidak akan mereka menangkan," ujar Duta Besar Sam Brownback kepada wartawan di Departemen Luar Negeri.

"Partai Komunis China tidak mempercayai rakyatnya untuk mengizinkan mereka memilih jalan sendiri untuk jiwa mereka," tambah dia.

Brownback kemudian merujuk pada kamp-kamp pengasingan yang didirikan oleh China untuk minoritas Muslim Uyghur, melarang komunitas itu menamai anak-anak mereka "Mohammed," pembatasan pada umat Buddha Tibet tentang siapa yang boleh mereka hormati serta penghancuran gereja dan penangkapan para pendeta Kristen.

"China harus mengakhiri kebijakan kontraproduktif ini, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang dan mengakhiri penindasannya," tegas dia.

Brownback mengatakan Amerika Serikat membenarkan laporan bahwa sejumlah individu Turki telah ditahan di kamp-kamp tersebut, tetapi tidak memberikan rincian tambahan.

Laporan HAM tahunan Departemen Luar Negeri AS merinci sejumlah pelanggaran yang dilakukan di kamp-kamp China, seperti penyiksaan, pengawasan represif, paksaan untuk menyediakan minuman beralkohol dan daging babi di rumah-rumah Muslim, penyitaan Al-Quran, pelecehan seksual dan pembunuhan.

Menurut pejabat AS dan ahli PBB, sekitar 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam "kamp pendidikan ulang politik" yang terus berkembang.

Wilayah Xinjiang adalah rumah bagi 13 juta warga Uighur.

Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.

Brownback mengatakan tindakan keras Beijing terhadap kelompok-kelompok agama meningkat sejak Partai Komunis China mengambil alih peraturan agama dari pemerintah pusat, di mana represi menjadi lebih keras setelah partai mengambil kendali.

"Ini adalah fenomena mengerikan yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh negara yang ingin menjadi pemimpin global," pungkas dia.