Maria Elisa Hospita
23 Desember 2019•Update: 24 Desember 2019
Ali Murat Alhas
ANKARA
Sebanyak enam kapal selam baru akan digunakan oleh di Angkatan Laut Turki antara tahun 2022 dan 2027.
"Artinya setiap tahunnya, kami akan menggunakan satu kapal," kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Minggu, yang menyatakan harapannya bahwa kapal-kapal itu akan berguna bagi negara, bangsa, tentara, dan pelaut.
Mengacu pada kesepakatan maritim dengan Libya, Erdogan mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak bertentangan dengan hukum Turki ataupun hukum internasional.
"Kami tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan praktik yang sudah ada, baik di landas kontinen maupun pada masalah zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi maritim," tegas presiden.
Erdogan mengatakan negaranya dapat meningkatkan dukungan militer baik fasilitas udara, laut, dan darat bagi pemerintah Libya yang diakui PBB jika diperlukan.
Dia menekankan bahwa para pemangku kepentingan Laut Aegea dan Laut Mediterania adalah semua negara di sepanjang pesisirnya.
"Sebagai negara pesisir terpanjang [Mediterania], kami bertekad melakukan segala upaya untuk melindungi hak-hak kami di sini," tambah Erdogan.
Presiden Turki juga menegaskan bahwa Turki tidak akan mengubah kebijakannya di Suriah dan Libya.
Pekan lalu, Parlemen Turki meratifikasi nota kesepahaman (MoU) tentang keamanan dan kerja sama militer dengan Libya.
Pada 27 November, Ankara dan Tripoli menandatangani dua MoU, yaitu tentang kerja sama militer dan tentang batas laut negara-negara di Mediterania Timur.
Pakta kelautan yang mulai berlaku pada 8 Desember itu menegaskan hak-hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani.
*Ditulis oleh Jeyhun Aliyev
