01 Oktober 2017•Update: 03 Oktober 2017
Sorwar Alam
ANKARA
Pemerintah Regional Kurdi (KRG) di
utara Irak akan merasakan dampak karena melangsungkan referendum tidak sah
walau ditentang oleh Turki, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu.
"Pemerintah Provinsi Irak utara, yang sudah kami dukung untuk waktu yang
lama, mengambil langkah yang ditentang keras negara saya," kata Erdogan.
Erdogan menyampaikan sikap Turki terhadap referendum tidak sah di utara
Irak pada 25 September yang bertujuan untuk membebaskan diri dari Irak.
Dia mengatakan referendum itu tidak akan menghasilkan negara baru di
wilayah tersebut, melainkan "membuka luka lama".
"Kami telah memberitahukan pada negara-negara tetangga termasuk Iran,
pemerintahan pusat Irak dan Suriah, bahwa kami siap mengambil langkah menekan
perkembangan negatif di KRG."
"Tidak mungkin bagi kami menerima hasil referendum yang timbul dalam
iklim pembakaran rumah dan pengusiran paksa," tambah Presiden Turki itu.
Referendum tidak sah di utara Irak itu menghadapi tentangan keras dari
negara-negara sekitar serta dunia internasional, yang mengatakan pemilu itu
akan menimbulkan ketidakstabilan di Timur Tengah.
Hasil pemilu yang dirilis oleh KRG (di mana Erbil menjadi ibu kota
administratif mereka) itu menyatakan, hampir 93 persen warga memilih untuk
berpisah dari Bagdad.